Penguatan tersebut menjadi salah satu langkah yang disiapkan dalam kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) Penanggulangan Bencana Karhutla yang dipimpin Asisten Utama Operasi (Astamaops) Kapolri Komjen Pol Roycke Harry Langie di Posko Karhutla, Gedung Bhayangkara, Mapolda Kalteng, Kamis (15/10/2026).
Dalam evaluasi tersebut, Roycke memaparkan kondisi karhutla secara nasional yang masih memerlukan perhatian. Berdasarkan data hingga 14 Oktober 2026, tercatat 413.824 titik panas atau hotspot di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23.981 titik api telah diverifikasi dan 44.942 titik telah ditangani melalui upaya pemadaman.
Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni 307.845 titik. Angka tersebut jauh melampaui Kalimantan Barat yang mencatat 42.963 hotspot, Sumatera Selatan 35.186 hotspot, Kalimantan Timur 16.375 hotspot, dan Kalimantan Selatan 11.455 hotspot.
Sementara itu, luas lahan yang terbakar di Indonesia tercatat mencapai 343.543,34 hektare, dengan 194.730,46 hektare di antaranya berhasil dipadamkan.
Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama dan langkah cepat agar api tidak semakin meluas. Selain mengancam kawasan hutan dan lahan, kebakaran juga berpotensi menimbulkan kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari serta kesehatan masyarakat.
Di Kalimantan Tengah, lima wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi adalah Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 46.920 titik, Kabupaten Kapuas 44.975 titik, Kabupaten Seruyan 34.302 titik, Kota Palangka Raya 29.596 titik, dan Kabupaten Katingan 28.078 titik.
Untuk mengantisipasi perkembangan situasi, sebanyak 3.237 personel telah dilibatkan dalam penanganan karhutla di wilayah Kalteng.
Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan menjelaskan, jajarannya telah menjalankan sejumlah langkah pencegahan dan penanggulangan, mulai dari koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) hingga pelaksanaan apel gelar pasukan Operasi Aman Nusa II.
Polda Kalteng juga memperkuat sarana pencegahan dengan membangun 1.323 menara pantau, 1.227 embung air, dan 4.932 titik sumur bor. Selain itu, dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemburu Api gabungan untuk mempercepat deteksi dan penanganan kebakaran.
“Langkah tersebut di antaranya melakukan rapat koordinasi bersama Forkopimda, apel gelar pasukan Operasi Aman Nusa II, pembangunan menara pantau, embung air, dan sumur bor, pembentukan Satgas Pemburu Api gabungan, serta monitoring menggunakan drone thermal,” jelas Iwan.
Menurutnya, penanganan karhutla juga dilakukan melalui sistem pengamanan berlapis. Pos Pengamanan Karhutla (PPK) ditempatkan di titik-titik rawan, sedangkan Pos Utama Pengamanan Karhutla (PUPK) berada di tingkat polres.
Pos-pos tersebut dilengkapi Mini Command Center untuk mengintegrasikan informasi sehingga perkembangan situasi dapat dipantau dan ditindaklanjuti dengan lebih cepat.
Upaya penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api. Perlindungan kesehatan dan kondisi psikologis masyarakat yang terdampak juga menjadi perhatian Polda Kalteng.
Berbagai inovasi diterapkan untuk mendukung pemadaman, di antaranya penggunaan serbuk penyekat api, cairan surfaktan yang dapat terurai secara hayati atau biodegradable, metode pemadaman menggunakan nozzle injector, hingga pembuatan cairan X-Fire.
Di sisi lain, Polda Kalteng membentuk Rumah Oksigen untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dukungan pernapasan akibat dampak asap. Layanan oksigen bergerak juga disiapkan di RS Bhayangkara, disertai Tim Trauma Healing untuk memberikan pendampingan kepada warga terdampak.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya agar penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat yang harus menghadapi dampak kebakaran.
Dalam rekomendasi tindak lanjut, Roycke menekankan perlunya memperkuat sarana pemadaman dan menambah dukungan personel di wilayah rawan karhutla.
Penguatan tersebut meliputi pembangunan sumur bor baru, pengaktifan embung air bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, dan perusahaan perkebunan.
Selain itu, diperlukan pengadaan pompa air serta selang berukuran 2 inci dengan panjang mencapai 500 meter untuk mendukung operasi pemadaman di lapangan.
Dukungan personel dan peralatan juga akan ditambah. Sebanyak 200 personel Brimob akan dikirim ke Polda Kalteng dan dijadwalkan tiba pada 16 Oktober 2026.
Sementara itu, empat unit mobil water cannon akan digeser dari Polda Jawa Timur dan Polda Jawa Tengah untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalteng melalui mekanisme bantuan kendali operasi (BKO).
“Kami mengirimkan 200 personel pasukan Brimob ke Polda Kalteng yang akan tiba pada 16 Oktober, serta pergeseran empat unit mobil water cannon dari Polda Jatim dan Polda Jateng untuk BKO Polda Kalteng,” ujar Roycke.
Roycke menegaskan, langkah cepat sejak awal menjadi kunci untuk mencegah kebakaran berkembang menjadi lebih besar. Menurutnya, setiap indikasi kemunculan titik panas harus segera ditindaklanjuti dengan pengecekan dan upaya pembasahan area.
“Kita harus mulai bergerak, hadir lebih awal dan mengambil langkah nyata sebelum situasi berkembang menjadi lebih besar. Apabila terdeteksi hotspot, segera lakukan antisipasi dini melalui penyiraman dan pembasahan area sebelum berkembang menjadi firespot,” tegasnya.
Melalui evaluasi tersebut, penanganan karhutla di Kalimantan Tengah diharapkan semakin terkoordinasi, baik dari sisi personel, peralatan, maupun langkah pencegahan.
Dengan dukungan lintas instansi dan deteksi dini yang lebih optimal, upaya pengendalian karhutla diharapkan dapat menekan risiko meluasnya kebakaran, melindungi kesehatan masyarakat, serta menjaga lingkungan dari dampak kerusakan yang lebih besar. (red)
