Muara Teweh, Nusaborneo.com – Upaya memperkuat kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Kabupaten Barito Utara mendapat dukungan dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Barito Utara, Suhendra, menilai disiplin kerja menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keberhasilan program pembangunan daerah.
Pernyataan itu disampaikan Suhendra menanggapi arahan Kepala Disdagrin Barito Utara, HM Mastur, saat memimpin apel pagi di kantor dinas tersebut beberapa waktu lalu. Dalam arahannya, Mastur menekankan pentingnya kedisiplinan pegawai, pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta optimalisasi pelaksanaan program kerja tahun 2026.
Menurut Suhendra, penguatan disiplin ASN bukan sekadar persoalan kehadiran atau kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
“Disiplin menjadi modal penting agar program pemerintah dapat berjalan sesuai target dan memberikan hasil yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemahaman yang baik terhadap tupoksi masing-masing pegawai akan membantu pelaksanaan program menjadi lebih efektif dan terarah. Dengan begitu, setiap kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan tepat waktu dan sesuai sasaran.
Suhendra juga mengingatkan bahwa tantangan pembangunan daerah ke depan membutuhkan aparatur yang profesional, memiliki integritas, dan mampu bekerja sama lintas bidang. Karena itu, ia mendorong seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk terus membangun budaya kerja yang disiplin dan produktif.
Menurutnya, langkah yang dilakukan Disdagrin dapat menjadi contoh bagi perangkat daerah lainnya dalam meningkatkan kualitas kinerja birokrasi.
Selain mengapresiasi penguatan disiplin ASN, Suhendra menyatakan dukungannya terhadap berbagai program Disdagrin yang berkaitan dengan pengembangan sektor perdagangan dan perindustrian. Ia berharap seluruh agenda kerja yang telah disusun pada 2026 dapat terealisasi dengan baik dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
“DPRD akan terus mendukung program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat serta mendorong peningkatan kinerja perangkat daerah agar pelayanan publik semakin optimal,” katanya. (red/at)
