Palangka Raya, Nusaborneo.com – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mulai meningkat di Kalimantan Tengah mendorong Gubernur Agustiar Sabran memperkuat sinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Langkah itu ditempuh agar upaya pencegahan dan penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat sebelum meluas dan memicu kabut asap.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Agustiar Sabran saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Kamis (30/7/2026) malam.
Agustiar mengatakan kondisi karhutla di Kalimantan Tengah masih membutuhkan perhatian serius. Sepanjang Juli 2026, jumlah titik api meningkat dan kabut asap mulai muncul di sejumlah wilayah.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, luas lahan yang terbakar telah mencapai 3.096,52 hektare.
“Karhutla masih menjadi ancaman yang harus kita hadapi bersama. Karena itu, seluruh elemen harus bergerak cepat dan memperkuat koordinasi agar dampaknya tidak semakin meluas,” ujar Agustiar.
Dalam rapat tersebut, Pemprov Kalteng juga mengusulkan tambahan dukungan dari BNPB, mulai dari penambahan helikopter water bombing untuk wilayah barat Kalimantan Tengah, bantuan mesin pompa jinjing, sumur bor, selang pemadam, hingga Dana Siap Pakai (DSP) guna mendukung operasional penanganan karhutla di daerah.
Menurut Agustiar, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan mengingat karakteristik lahan gambut di Kalimantan Tengah membuat api sulit dipadamkan dan berpotensi menimbulkan asap dalam skala luas.
Saat ini, Pemprov Kalteng telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla yang berlaku sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026. Sebanyak 10.700 personel gabungan dari pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, hingga relawan disiagakan untuk melakukan patroli dan pemadaman melalui jalur darat, sungai, maupun udara.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan puncak risiko karhutla diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Kalimantan Tengah menjadi salah satu provinsi yang masuk kategori risiko tinggi akibat potensi cuaca kering yang dipengaruhi fenomena El Nino.
Menutup rakor, Agustiar menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota agar tidak menunggu kondisi memburuk sebelum mengambil langkah penanganan.
Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota segera menetapkan status siaga darurat sesuai kebutuhan daerah, mengoptimalkan anggaran, personel, serta memperkuat koordinasi bersama Forkopimda agar target mewujudkan Kalimantan Tengah bebas kabut asap dapat tercapai. (Red)
