Palangka Raya, Nusaborneo.com – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran meminta seluruh unsur terkait memperkuat sinergi dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Agustiar, penanganan karhutla tahun ini menghadapi tantangan cukup berat karena Kalteng memasuki puncak musim kemarau pada Agustus hingga September 2026.
Kondisi kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga akhir Oktober, bahkan berpotensi berlanjut sampai awal November 2026.
Hal itu disampaikan Agustiar saat memimpin Rapat Evaluasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla Provinsi Kalteng di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (3/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Kalteng, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para bupati dan wali kota se-Kalteng.
Agustiar mengatakan, penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial. Seluruh pihak harus bergerak bersama dan memiliki kesiapan menghadapi kondisi yang dapat berlangsung dalam waktu panjang.
Ia mengibaratkan upaya penanganan karhutla seperti lari maraton yang membutuhkan ketahanan, konsistensi, serta kerja sama antarpihak.
“Ini seperti lari maraton. Kita harus siap menghadapi kondisi yang panjang, bukan hanya hari ini,” ujar Agustiar.
Agustiar menegaskan, pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman dan pengendalian titik api.
Dampak karhutla terhadap masyarakat juga harus menjadi perhatian. Salah satunya memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi, termasuk ketersediaan air bersih bagi masyarakat yang terdampak.
Selain itu, pemerintah diminta memastikan dukungan anggaran tersedia sehingga upaya pencegahan dan penanganan karhutla dapat dilakukan secara berkelanjutan.
“Dampaknya juga harus kita tangani, termasuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi dan dukungan anggaran tersedia,” katanya.
Dalam rapat evaluasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalteng bersama Forkopimda juga menandatangani Maklumat Bersama sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat pencegahan dan penanganan karhutla.
Agustiar berharap maklumat tersebut tidak sekadar menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar diterapkan melalui tindakan konkret di lapangan.
Ia menilai kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI-Polri, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya merupakan faktor penting dalam menghadapi ancaman karhutla.
“Komitmen bersama harus diwujudkan dengan langkah nyata di lapangan,” tegasnya.
Upaya tersebut diharapkan dapat menekan risiko karhutla sekaligus melindungi kesehatan masyarakat, lingkungan, serta keberlangsungan aktivitas warga di Kalimantan Tengah. (red)
