Kuala Kapuas, Nusaborneo.com – Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) melaksanakan kegiatan Sampling Daerah dan Fasilitasi Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan Kinerja Ketahanan Pangan di Kabupaten Kapuas, Rabu (5/11/2025) pagi. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas.
Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan BPK RI dan Bappenas, serta sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Kapuas dari perangkat daerah terkait. Dari jajaran Pemkab Kapuas tampak hadir Kepala Bapperida Ahmad Saribi, Kepala BKAD Marlina Kasyfiatie, Kepala Dinas Pertanian Edi Dese, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKPP) Vitrianson, Kepala Diskominfosantik Hartoni U. Sawang, Plt. Inspektur Daerah Arnes Satyari Perwitajati, dan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kapuas.
Melalui kegiatan ini, BPK RI melakukan pemeriksaan atas efektivitas perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pemenuhan ketersediaan serta keterjangkauan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional tahun 2023–2025. Kabupaten Kapuas menjadi salah satu daerah sampling dalam pemeriksaan kinerja tersebut.
Perwakilan BPK RI, Ikawani Girsang, dalam paparannya menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana perencanaan dan pelaksanaan program ketahanan pangan di daerah berjalan efektif, termasuk koordinasi antara pemerintah daerah dengan kementerian dan lembaga terkait. “Kami menilai dari sisi kebijakan, perencanaan, serta evaluasi pelaksanaan program ketahanan pangan, termasuk dukungan pemerintah daerah terhadap program strategis seperti Food Estate atau Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP),” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kapuas Ahmad Saribi menyampaikan bahwa kondisi ekonomi Kabupaten Kapuas terus menunjukkan tren positif pascapandemi.
“Pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 4,95 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah meski masih di bawah tingkat nasional. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi tulang punggung utama perekonomian daerah,” terangnya.
Ia juga menambahkan, Pemkab Kapuas telah menetapkan visi pembangunan jangka panjang dalam RPJPD 2025–2045 dengan tema Kapuas Sejahtera 2045: Maju, Unggul, Mandiri, dan Berkelanjutan.
Dari sisi ketahanan pangan, Kepala DKPP Vitrianson menyampaikan bahwa konsumsi pangan masyarakat Kapuas tergolong baik meskipun masih sedikit di bawah standar nasional.
“Tingkat keragaman konsumsi pangan masyarakat cukup baik dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 87,4. Konsumsi didominasi oleh padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak, serta gula,” jelasnya.
Sementara Kepala Dinas Pertanian Edi Dese menegaskan bahwa Kapuas merupakan salah satu daerah pelaksana Program Strategis Nasional bidang ketahanan pangan sejak 2020 melalui pengembangan kawasan Food Estate atau KSPP.
“Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas lahan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Kapuas memiliki dua karakteristik lahan, yakni pasang surut di 12 kecamatan dan non-pasang surut di 5 kecamatan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, “Lahan sawah di Kapuas mencakup lebih dari 45 persen total baku lahan sawah di Kalimantan Tengah, dengan kontribusi produksi padi mencapai sekitar 41 persen dari total produksi provinsi pada tahun 2024.”
Melalui kegiatan pemeriksaan pendahuluan ini, BPK RI dan Bappenas diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan kedua: Tanpa Kelaparan. (red/hp)
