Palangka Raya, Nusaborneo.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) resmi menggelar Lokakarya Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Manajemen Holistik untuk Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs), berlangsung selama tiga hari pada 21–23 Juli 2025 di Aula BAPPERIDA, Palangka Raya.
Lokakarya ini dibuka oleh Plt. Sekretaris Daerah sekaligus Kepala BAPPERIDA, Leonard S. Ampung. Dalam sambutannya, Leonard menekankan urgensi percepatan pencapaian SDGs sebagai bagian dari target nasional dan global menuju 2030. Ia merujuk pada Perpres Nomor 111 Tahun 2022 sebagai pijakan hukum pelaksanaan SDGs di Indonesia.
Leonard mengungkapkan, Kalimantan Tengah telah ditetapkan sebagai salah satu wilayah pilot project kerja sama Indonesia–Jerman untuk periode 2024–2027. Inisiatif ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam memanfaatkan potensi daerah demi pelaksanaan SDGs yang optimal dan berkelanjutan.
“Agenda SDGs yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target harus berjalan seiring dalam empat pilar utama: sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola,” tegas Leonard.
Ia juga mendorong seluruh peserta agar mengikuti lokakarya secara serius, demi mewujudkan kolaborasi yang berdampak nyata bagi pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Tengah.
Perwakilan GIZ Indonesia, Zulhasni, turut menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memastikan integrasi program pembangunan daerah dengan target SDGs yang telah disusun. Ia mengidentifikasi beberapa tantangan utama: penyelarasan rencana, koordinasi, partisipasi, ketimpangan, lingkungan, serta sumber daya dan sistem pemantauan.
Sebagai respons, kerja sama Indonesia–Jerman fokus pada tiga pendekatan utama:
- Perencanaan kebijakan terpadu
- Kemitraan multipihak (Multi-Stakeholder Partnership)
- Prinsip Leave No One Behind (LNOB) dengan prioritas pada gender dan inklusi sosial (GESI)
(Mda).
