Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul tingginya aktivitas kebakaran selama musim kemarau 2026.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan, kondisi karhutla di sejumlah wilayah masih membutuhkan penanganan serius. Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat evaluasi penanggulangan karhutla di Pos Lapangan Karhutla Jekan Raya, Palangka Raya, Jumat (11/9/2026).
Berdasarkan laporan Satuan Tugas Karhutla, hingga evaluasi terbaru terdapat 2.909 kejadian kebakaran dengan total luas lahan yang terdampak mencapai 9.440,36 hektare.
Data Posko PDB Karhutla dan hasil analisis citra satelit Kementerian Kehutanan menunjukkan angka yang berbeda. Namun, kedua sumber tersebut sama-sama memperlihatkan masih tingginya ancaman karhutla di Kalimantan Tengah.
Kabupaten Kotawaringin Timur tercatat sebagai salah satu wilayah dengan jumlah hotspot dan luasan lahan terbakar yang tinggi. Sementara itu, Kota Palangka Raya menjadi daerah dengan jumlah kejadian karhutla terbanyak.
Agustiar mengatakan kondisi tersebut semakin menantang karena Kalimantan Tengah memasuki periode puncak musim kemarau.
“Ancaman Karhutla yang kita hadapi di Kalimantan Tengah bukanlah persoalan sederhana,” kata Agustiar.
Menurut dia, karakteristik lahan gambut serta musim kemarau panjang menjadi faktor yang membuat penanganan kebakaran semakin kompleks. Kondisi kemarau tersebut diperkirakan berlangsung hingga akhir Oktober atau awal November 2026.
Pemprov Kalteng sebelumnya telah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Karhutla. Sejumlah pemerintah kabupaten dan kota juga telah menetapkan status tanggap darurat, sedangkan wilayah lainnya berada dalam status siaga darurat.
Kepala Pelaksana BPBPK Kalimantan Tengah Ahmad Toyib mengatakan, pemerintah menyiapkan sekitar 10.700 personel untuk mendukung operasi penanganan karhutla.
Personel tersebut akan dikerahkan sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Selain operasi darat, dukungan pemadaman dari udara juga terus dilakukan. Saat ini terdapat enam helikopter dan satu pesawat yang mendapat dukungan operasi dari BNPB.
Dari enam helikopter tersebut, empat di antaranya digunakan untuk operasi pemadaman.
“Kami terus memperkuat kesiapsiagaan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada dalam penanganan Karhutla,” ujar Ahmad.
Menurut dia, operasi udara diperlukan untuk mempercepat penanganan titik api, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Pemerintah juga memperpanjang pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) hingga 19 September 2026.
Salah satu lokasi yang menjadi prioritas adalah kawasan Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Penanganan karhutla di wilayah tersebut telah berlangsung selama 71 hari.
Kondisi api di kawasan itu disebut telah berhasil dikendalikan. Petugas kini lebih fokus melakukan pendinginan dan pembasahan untuk mencegah api kembali muncul.
Di sisi lain, Pemprov Kalteng mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp45,815 miliar untuk mendukung penanganan karhutla.
Dana tersebut antara lain digunakan untuk pengadaan 30 mesin pemadam, 1.500 rol selang, 50 kendaraan roda tiga pengangkut air, tiga drone thermal, serta 500 alat pelindung diri.
Penanganan karhutla tidak hanya diarahkan pada pemadaman api. Pemerintah juga menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak.
Hingga saat ini, sekitar 1.100 paket bantuan telah disiapkan. Pemerintah juga menyediakan air bersih serta dukungan kebutuhan kesehatan bagi warga.
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, tersedia 87 sarana air bersih dan 237 sumur bor.
Pemprov Kalteng masih meminta tambahan dukungan dari pemerintah pusat, terutama berupa dua hingga tiga helikopter water bombing, flexible tank, dan truk tangki.
Agustiar menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat.
“Bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi bagaimana seluruh kekuatan dapat bergerak bersama untuk menanggulangi Karhutla demi satu tujuan, yaitu melindungi keselamatan masyarakat,” ujarnya. (red/shah)
