Palangka Raya, Nusaborneo.com – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo menyampaikan jawaban pemerintah provinsi atas pemandangan umum tujuh fraksi DPRD Kalteng terkait Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD (RAPBD-P) 2026.
Jawaban tersebut disampaikan Edy saat Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Jumat (11/9/2026).
Dalam pidato yang mewakili Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, Edy mengatakan pemerintah provinsi berkomitmen mengarahkan perubahan anggaran pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurut dia, tiga hal menjadi perhatian utama dalam kebijakan tersebut, yakni efisiensi anggaran, pemerataan layanan dasar, serta penanganan dan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menjawab pandangan Fraksi PDI Perjuangan dan PKB, Pemprov Kalteng memastikan persoalan aksesibilitas di wilayah terpencil menjadi salah satu prioritas.
Edy mengatakan pemerintah daerah menyiapkan sejumlah kebijakan afirmatif, khususnya di sektor kesehatan.
Langkah tersebut meliputi pemerataan tenaga kesehatan, pemberian insentif khusus bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah pelosok, penguatan sistem rujukan, hingga pemanfaatan telemedisin.
“Pemenuhan akses layanan dasar harus terus diperkuat, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil,” kata Edy.
Di sektor pendidikan, Pemprov Kalteng juga memastikan keberlanjutan Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS).
Program tersebut mencakup bantuan biaya sekolah hingga Bantuan Biaya Kuliah melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana.
Sementara itu, menanggapi perhatian Fraksi Golkar, Gerindra, NasDem, dan Demokrat terkait ancaman bencana pada musim kemarau, Pemprov Kalteng memaparkan sejumlah langkah antisipasi karhutla.
Edy menyebut pemerintah telah melakukan pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 3 miliar kepada Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) pada tahap siaga bencana.
Dukungan melalui alokasi Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) di sektor kehutanan dan lingkungan hidup juga terus diperkuat.
Selain penanganan karhutla, pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk menjaga ketahanan pangan dan daya beli masyarakat apabila terjadi krisis akibat bencana tersebut.
Salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) bersubsidi yang dilaksanakan di 14 kabupaten/kota.
Pemerintah juga mengoptimalkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah serta melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di pasar secara harian.
Dalam pembahasan kebijakan fiskal daerah, Edy mengatakan Pemprov Kalteng melakukan efisiensi terhadap sejumlah kegiatan yang dinilai tidak menjadi prioritas.
Efisiensi antara lain dilakukan pada biaya perjalanan dinas dan belanja administrasi.
Menurut dia, tekanan terhadap anggaran juga muncul akibat berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur dari pemerintah pusat.
Meski demikian, defisit anggaran berhasil ditekan hingga berkurang Rp 225 miliar.
Penyesuaian tersebut dilakukan melalui SiLPA sebesar Rp 216 miliar dan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi dari hasil dan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat Kalteng,” ujar Edy.
Edy menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan catatan kritis yang disampaikan tujuh fraksi DPRD Kalteng.
Ketujuh fraksi tersebut yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, Demokrat, PKB, dan PAN.
Pemerintah Provinsi Kalteng, kata dia, akan menjadikan masukan tersebut sebagai bahan dalam penyempurnaan Perubahan APBD 2026.
Pengelolaan anggaran diharapkan tetap dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kalteng, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kalteng, serta anggota DPRD Provinsi Kalteng. (red)
