Jakarta, Nusaborneo.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat program sertipikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Target sertipikasi 3 juta bidang tanah yang semula ditetapkan selesai pada 2028 kini didorong rampung pada 2027.
Upaya percepatan tersebut dibahas dalam Sosialisasi Percepatan Sertipikasi Tanah bagi MBR yang digelar di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan Komisi II DPR RI.
Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, mengatakan percepatan sertipikasi tanah membutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga.
“Saya mengajak kita semua menjadikan forum ini sebagai titik awal kolaborasi yang lebih erat demi terwujudnya rumah layak huni yang berdiri di atas tanah bersertipikat bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Andi.
Menurut Andi, target 3 juta bidang tanah bagi MBR tidak dapat dicapai Kementerian ATR/BPN seorang diri. Karena itu, kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Komisi II DPR RI dinilai diperlukan.
“Itulah kita perlu bersinergi dan bekerja sama, baik dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) maupun dengan teman-teman TA dari Komisi II. Mudah-mudahan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kerja kita di lapangan,” katanya.
Komisi II DPR Siap Dukung
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera yang mengikuti kegiatan secara daring menyambut baik percepatan target tersebut. Dia menyatakan Komisi II DPR RI siap mendukung program sertipikasi tanah bagi MBR, termasuk dari sisi penganggaran.
“Kami di Komisi II akan dukung 100% dan apresiasi yang tadinya target tiga tahun jadi dua tahun, kami akan perjuangkan anggarannya tersedia, dan mudah-mudahan ini membahagiakan 3 juta masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan janji Presiden Prabowo Subianto,” ujar Mardani.
Sosialisasi tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber untuk membahas teknis percepatan sertipikasi tanah bagi MBR.
Narasumber yang hadir secara langsung antara lain Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Bahrun Munawir serta Kepala Subdirektorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Sigit Santosa.
Sementara itu, narasumber yang hadir secara daring yakni Kepala Subdirektorat Tematik Pertanahan dan Ruang Aini Mulandari, Kepala Bidang Manajemen Data dan Pengembangan Sistem Informasi Kementerian PKP Wijasena Hendra Kurniawan, serta Kepala Subdirektorat Penyusunan Keterpaduan Sistem Pembiayaan dan Perumahan Kementerian PKP Tantra.
Kegiatan tersebut dimoderatori Kepala Bagian Penganggaran Biro Rencana Daviet Haryanto Setyohatmoko.
Sosialisasi diikuti Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan dari seluruh Indonesia secara daring. Kehadiran jajaran BPN di daerah tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi untuk pelaksanaan program sertipikasi tanah bagi MBR.
Program ini diarahkan untuk mendukung kepemilikan rumah layak huni yang berdiri di atas tanah bersertipikat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (red)
