Jakarta, Nusaborneo.com – Penjabat (Pj) Bupati Barito Timur (Bartim), Indra Gunawan, menerima apresiasi positif dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas evaluasi kinerjanya. Dalam sesi evaluasi untuk triwulan I di Gedung Irjen Kemendagri RI, Jakarta, pada Kamis (11/1), Pj Bupati didampingi Sekretaris Daerah Bartim, Panahan Moetar, serta kepala perangkat daerah.
Selama sesi tersebut, Irjen Kemendagri memberikan catatan perbaikan sebagai arahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. “Kami telah menjelaskan tantangan yang dihadapi selama menjabat dan strategi kami untuk mengatasinya secara cepat dan akurat,” ungkap Indra Gunawan dalam keterangan pers.
Pj Bupati, menyampaikan rasa syukur karena kinerja selama tiga bulan sebagai Pj Bupati mendapat apresiasi yang sangat positif dari Kemendagri. Evaluasi fokus pada 10 Indikator Utama dan 106 Poin Capaian Penilaian, mencakup Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.
Tim penguji evaluasi kinerja dari Irjen Kemendagri mengevaluasi perkembangan indikator kinerja Pj Bupati Indra Gunawan selama tiga bulan kepemimpinannya.
Beberapa catatan untuk Pj Bupati Bartim yaitu pada aspek penyerapan anggaran, Pemerintah Barito Timur diminta untuk meningkatkan realisasi belanjanya yang tahun 2023 adalah 87,60% sehingga Pj. Bupati diminta untuk membuat Peraturan Bupati atau Surat Edaran yang mendorong percepatan penyerapan anggaran di Barito Timur dan terus meningkatkan elektronifikasi kanal-kanal pendapatan dan retribusi daerah serta memastikan timeline proses APBD sesuai dengan Permendagri.
Selain itu pada aspek perizinan, Pj. Bupati Barito Timur diminta untuk menerbitkan seluruh Perizinan dan Non Perizinan secara digital via OSS RBA dan SiCANTIK, kedepannya akan di follow up pengajuan akun SiCANTIK yang telah diajukan pada November 2023 ke Kominfo dan melakukan Bimtek untuk Aplikasi SiCANTIK agar segera digunakan.
Selain mendapat catatan, program unggulan, Pj. Bupati Barito Timur selamaa menjabat di triwulan I telah melakukan Pelayanan Terpadu Keliling (One Day Service), Gercep Bencana (Pencairan BTT untuk penanganan bencana), Bartim Zero Stunting (Pemberian Makanan Tambahan, Bartim Digital Payment (Penandatangan Mou Dengan Bank Mandiri untuk Penerimaan Pembayaran Pajak dan Retribusi via QRIS dan EDC), Blusukan Proyek Pembangunan, Penataan Tata Naskah Dinas dan Optimalisasi TTE.
Evaluasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan yang berkelanjutan di Bumi Jari Janang Kalalawah.(pr)
