Jakarta, Nusaborneo.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi bagian dari Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) yang dibentuk pemerintah untuk memastikan Program Strategis Nasional (PSN) berjalan efektif. Kementerian ATR/BPN akan memfokuskan perannya pada percepatan implementasi program dan penyelesaian hambatan (debottlenecking), terutama dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
“Dari target 2.000 RDTR, saat ini telah diselesaikan 668. Sampai akhir tahun, kita optimistis bisa mencapai 700 RDTR,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dalam Rapat Pimpinan Satgas P2SP di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Pembentukan Satgas P2SP merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas pada 15 Oktober 2025 yang kemudian ditindaklanjuti melalui Rakornas para Menteri Kabinet Merah Putih. Satgas ini dibagi menjadi tiga kelompok kerja (Pokja) dengan fokus kerja masing-masing.
Menteri Nusron menjelaskan, fokus utama Kementerian ATR/BPN bukan hanya mempercepat penyusunan RDTR, tetapi juga mengintegrasikan RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Menurutnya, percepatan digitalisasi melalui OSS sangat penting untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha serta mendorong peningkatan investasi nasional.
“Dari 668 RDTR yang sudah selesai, belum semuanya terintegrasi ke dalam OSS. Ini menjadi PR kami dan insyaallah saya komit. Dua bulan ke depan akan saya dorong agar seluruh yang belum (terintegrasi) OSS segera ditindaklanjuti,” tegas Menteri Nusron.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang memimpin rapat tersebut, menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian agar pelaksanaan program strategis pemerintah berjalan selaras.
“Kita ingin semua program strategis berjalan sinkron, sesuai arahan Presiden. Pembicaraan hari ini langsung ditindaklanjuti dengan langkah konkret,” ujar Airlangga.
Turut mendampingi Menteri Nusron dalam rapat tersebut, Direktur Perencanaan Tata Ruang Nuke Harniati, serta perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. (red)
