Pesan tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, kepada Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN yang baru, Wahyu Widada. Pesan itu disampaikan dalam acara serah terima jabatan dan pisah sambut Irjen ATR/BPN di Jakarta, Senin (2/11/2026).
Ossy menilai, Inspektorat Jenderal memiliki peran penting dalam membangun sistem pengawasan yang lebih responsif. Melalui penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pengawasan diharapkan dapat memberikan peringatan dini atau early warning system ketika muncul indikasi persoalan di lingkungan kementerian.
Dengan begitu, setiap potensi penyimpangan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugas dapat segera diidentifikasi dan ditangani.
“Ke depan, tugas Inspektorat Jenderal (Itjen) adalah bagaimana memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), tidak hanya dalam menemukan permasalahan, tetapi juga memberikan early warning kepada jajaran Kementerian ATR/BPN apabila terdapat indikasi hal-hal yang tidak baik,” ujar Ossy.
Menurutnya, pengawasan juga perlu berjalan beriringan dengan pelaksanaan program-program strategis kementerian. Sejumlah program yang menjadi perhatian di antaranya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Reforma Agraria, hingga penanganan konflik pertanahan.
Ossy menekankan, pengawasan tidak semestinya hanya dilakukan setelah suatu kegiatan selesai. Potensi persoalan perlu dipetakan sejak awal, termasuk dengan memahami kondisi yang dihadapi pegawai ketika menjalankan tugas di lapangan.
“Pengawasan perlu dilakukan secara efektif dengan mengidentifikasi potensi persoalan sejak dini. Bagaimana kita bisa melihat persoalan tersebut secara menyeluruh, termasuk memahami kondisi yang dihadapi pegawai saat menjalankan tugas dan memastikan prosedur serta mekanisme tetap menjadi perhatian,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ossy juga menyampaikan apresiasi kepada Pudji Prasetijanto Hadi atas pengabdiannya selama kurang lebih satu setengah tahun di Kementerian ATR/BPN. Pudji diketahui pernah mengemban amanah sebagai Sekretaris Jenderal sebelum kemudian menjabat sebagai Inspektur Jenderal.
Salah satu capaian yang mendapat perhatian Ossy adalah konsistensi Itjen dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tingkat penyelesaian tindak lanjut temuan tersebut mampu dipertahankan di atas 90%.
Selain itu, pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara mandiri di lingkungan Kementerian ATR/BPN dalam kurun waktu dua tahun juga menjadi capaian yang perlu dipertahankan.
Ossy berharap, capaian tersebut tidak berhenti seiring pergantian kepemimpinan. Wahyu Widada diharapkan dapat melanjutkan sekaligus memperkuat upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Capaian tersebut tentunya perlu dijaga dan dilanjutkan oleh Pak Wahyu karena dapat mendukung satuan kerja di tingkat pusat maupun daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tuturnya.
Pergantian kepemimpinan Itjen ATR/BPN ditandai dengan serah terima jabatan secara simbolis dari Pudji Prasetijanto Hadi kepada Wahyu Widada. Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal ATR/BPN.
Melalui kepemimpinan baru ini, pengawasan internal diharapkan semakin kuat. Bukan hanya memastikan aturan dijalankan, tetapi juga membantu setiap jajaran bekerja lebih baik dengan mencegah persoalan sebelum terlambat ditangani. (red)
