Puruk Cahu, Nusaborneo.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan pemantauan harga eceran tertinggi (HET) beras premium di wilayah Puruk Cahu, Rabu (5/11/2025).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas laporan kenaikan harga beras di pasaran yang menempatkan Murung Raya sebagai salah satu daerah dengan harga beras premium tertinggi di Kalimantan Tengah.
Tim Bapanas yang dipimpin oleh Razif dan Yuda dari Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi pasar dan distribusi beras. Pemantauan ini turut didampingi oleh jajaran Pemkab Mura, antara lain Dinas Ketahanan Pangan, Disperindagkop UKM, Bagian Ekonomi dan SDA Setda, serta sejumlah stakeholder terkait.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Murung Raya, Lentine Miraya, menjelaskan bahwa faktor utama penyebab tingginya harga beras di wilayahnya adalah mahalnya biaya transportasi dari daerah pemasok. Ia mengusulkan agar pemerintah pusat dapat mempertimbangkan skema subsidi biaya pengangkutan, mengingat hingga kini belum ada regulasi yang memungkinkan penggunaan dana daerah untuk subsidi distribusi pangan.
Sementara itu, Plt. Kepala Disperindagkop UKM Mura, Roy Chahyadi, menuturkan bahwa pihaknya telah melaksanakan operasi pasar murah untuk menjaga keterjangkauan harga beras di masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan dampak kenaikan harga beras premium di tingkat pengecer.
Dari hasil pemantauan di sejumlah toko dan ritel modern di Puruk Cahu, diketahui bahwa harga beras premium masih mengalami fluktuasi, dengan kecenderungan kenaikan di beberapa titik, meskipun di sejumlah toko tercatat terjadi penurunan dibandingkan pekan sebelumnya. Faktor geografis dan jarak tempuh distribusi ke wilayah pedalaman disebut turut berperan besar dalam tingginya biaya logistik.
Perwakilan Bapanas, Razif, menegaskan bahwa hasil pemantauan ini akan menjadi bahan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan stabilitas harga dan pasokan pangan nasional.
“Kami akan menindaklanjuti temuan di lapangan agar tidak terjadi kenaikan harga yang tidak wajar, baik di tingkat distributor maupun pengecer,” ujarnya.
Pemkab Mura berharap hasil kunjungan dan pemantauan bersama Bapanas ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam menetapkan kebijakan yang berpihak pada daerah-daerah dengan kondisi geografis sulit dan biaya logistik tinggi. Upaya ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan serta keterjangkauan harga beras di seluruh wilayah Indonesia. (Red/lk)
