Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah Kota Palangka Raya terus memaksimalkan peran Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebagai langkah strategis dalam menekan angka kemiskinan serta mengurangi ketimpangan sosial di wilayahnya. Program ini dijalankan sebagai bentuk implementasi amanat konstitusi, khususnya Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan kewajiban negara untuk melindungi fakir miskin dan anak-anak terlantar.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menegaskan bahwa Perlinsos merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan.
“Perlinsos bukan sekadar pemberian bantuan tunai. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, akses air bersih, hingga penyediaan rumah layak huni. Kemiskinan tidak boleh diwariskan antargenerasi,” ujar Zaini, Rabu (9/7/2025).
Menurutnya, pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh. Selain perlindungan sosial, pemerintah juga fokus pada pemberdayaan ekonomi agar masyarakat miskin bisa mandiri secara finansial dan sosial.
Zaini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjalankan program ini. “Tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Perlu peran aktif perangkat daerah, organisasi masyarakat, hingga dunia usaha. Semangat gotong royong dan kepedulian sosial menjadi kunci,” ujarnya.
Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan melibatkan banyak pihak, Pemerintah Kota Palangka Raya optimistis upaya pengentasan kemiskinan bisa lebih efektif dan berkelanjutan. (Mda).
