Palangka Raya, Nusaborneo.com – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, belum sepenuhnya berlalu. Meski api di sejumlah lokasi telah terkendali, pemerintah kota masih melakukan pembasahan lahan gambut untuk mencegah munculnya kembali titik api.
Hingga Minggu (1/11/2026), titik panas atau hotspot masih terpantau di dua wilayah, yakni Kelurahan Marang dan Kelampangan. Kondisi tersebut membuat upaya pemadaman dan pendinginan lahan terus dilakukan, terutama di kawasan yang memiliki karakteristik tanah gambut.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, penanganan karhutla di lahan gambut membutuhkan perhatian khusus. Sebab, api yang terlihat padam di permukaan belum tentu benar-benar hilang dari bagian dalam tanah.
“Karena gambut itu bukan tanah mineral biasa yang disiram langsung padam. Jadi perlu dilakukan pembasahan berulang-ulang,” kata Fairid seusai mengikuti Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Penanggulangan Karhutla bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq dan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran di Palangka Raya, Minggu (1/11/2026).
Menurutnya, bara api masih berpotensi bertahan di bawah permukaan gambut meskipun kobaran api sudah tidak terlihat. Jika tidak ditangani secara menyeluruh, kondisi tersebut dapat memicu kebakaran kembali.
Karena itu, Pemkot Palangka Raya terus mengoptimalkan pembasahan di lokasi terdampak dengan memanfaatkan peralatan dan anggaran yang tersedia. Langkah ini dilakukan agar api tidak kembali muncul dan meluas ke kawasan sekitarnya.
Di sisi lain, dampak karhutla terhadap kehidupan masyarakat juga menjadi perhatian pemerintah. Pemkot Palangka Raya kini mulai menyiapkan penghitungan kerugian ekonomi yang dialami warga akibat bencana tersebut.
Fairid menyebut, pendataan masih berlangsung sehingga total kerugian masyarakat belum dapat dipastikan. Penghitungan akan difokuskan pada dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh warga.
Sementara untuk kerugian yang terjadi di kawasan hutan dan taman nasional, Pemkot Palangka Raya membutuhkan koordinasi serta dukungan data dari instansi terkait yang memiliki kewenangan di wilayah tersebut.
Gambaran dampak ekonomi akibat karhutla nantinya juga akan dilihat melalui perkembangan indikator perekonomian daerah pada kuartal IV 2026, terutama menjelang Desember.
Menurut Fairid, pendataan tersebut penting agar dampak yang ditimbulkan karhutla dapat terukur dengan lebih jelas. Selain menjadi bahan evaluasi, data itu juga diperlukan untuk melihat sejauh mana bencana memengaruhi aktivitas dan kondisi ekonomi masyarakat.
Pemkot Palangka Raya pun dihadapkan pada dua pekerjaan sekaligus, yakni memastikan lahan gambut benar-benar aman dari bara api serta mengetahui dampak ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat karhutla. (red)
