Palangka Raya, Nusaborneo.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Reforma Agraria Tahun 2025 di Aula Kanwil BPN Kalteng, Palangka Raya, Senin (4/8/2025). Rapat dibuka oleh Plt. Sekda Kalteng, Leonard S. Ampung, menghadirkan jajaran GTRA dari 14 kabupaten dan 1 kota, serta Perangkat Daerah terkait.
Dengan tema “Percepatan Reforma Agraria melalui Penyelarasan Program GTRA dan Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berpihak pada Masyarakat”, agenda ini menekankan dua pilar utama: penataan aset dan penataan akses.
Kepala Kanwil BPN Kalteng, Fitriya Hasibuan, menyebut sejak 2019 hingga 2025, program Reforma Agraria telah menjangkau ribuan desa, termasuk 1.000 desa dalam kawasan hutan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara BPN, pemerintah daerah, kepolisian, dan kejaksaan sebagai 4 pilar pelaksana.
Sementara itu, Plt. Dirjen Penataan Agraria Embun Sari menegaskan bahwa Reforma Agraria adalah implementasi Asta Cita yang bertujuan mewujudkan masyarakat sejahtera dan merata. Ia menyebut program ini sebagai “penanaman benih kesejahteraan bagi generasi mendatang”.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Kalteng yang dibacakan Plt. Sekda, disebutkan bahwa konflik agraria masih menjadi tantangan besar. Dari target 85.000 Ha Cetak Sawah dan Optimalisasi Lahan, baru 17.000 Ha terealisasi, dan hanya 1.000 Ha yang produktif. Hambatan utama adalah status lahan yang belum clean and clear.
Gubernur juga menyoroti perlunya optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber PAD, mengingat ketergantungan fiskal yang tinggi pada Dana Bagi Hasil dari pusat.
Menutup sambutannya, Leonard S. Ampung mendorong digitalisasi surat tanah sebagai jawaban atas tantangan zaman, serta berharap rakor ini menghasilkan rumusan kebijakan konkret. Dalam penutupan acara, diserahkan penghargaan dari Kementerian ATR/BPN kepada pihak-pihak yang berjasa dalam pelaksanaan Reforma Agraria di daerah. (Mda).
