Palangka Raya, Nusaborneo.com – Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang berkeadilan terus diperkuat. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Disdik Kalteng) menggelar rapat koordinasi secara daring guna mengevaluasi pelaksanaan Program Sekolah Gratis sekaligus membahas sejumlah agenda strategis penunjang pendidikan, Sabtu (17/1/2026).
Rapat yang menjadi bagian dari implementasi Program Huma Betang tersebut diikuti lebih dari 400 peserta, terdiri dari pengawas pembina serta kepala SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKH) se-Kalimantan Tengah. Tingginya partisipasi mencerminkan keseriusan satuan pendidikan dalam mendukung transformasi layanan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disdik Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, menyampaikan bahwa Program Sekolah Gratis telah berjalan sepanjang 2025 dengan berbagai dinamika di lapangan. Ia mengungkapkan, sebagian sekolah telah sepenuhnya membebaskan peserta didik dari Biaya Penunjang Pendidikan (BPP) dan hanya mengandalkan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) serta Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
Namun, di sejumlah sekolah lainnya masih diterapkan skema subsidi silang. Peserta didik dari keluarga mampu tetap dikenakan BPP, sementara siswa dari keluarga kurang mampu dibebaskan. Menurut Reza, kebijakan tersebut merupakan solusi yang realistis dan tetap berpihak pada asas keadilan.
“Langkah seperti ini patut diapresiasi. Pendidikan selalu menjadi perhatian publik, sehingga setiap kebijakan harus dijalankan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat,” ujarnya.
Reza juga menyoroti tantangan keterbatasan anggaran yang dihadapi sektor pendidikan akibat penurunan APBD Provinsi Kalimantan Tengah. Dari sebelumnya sekitar Rp10,2 triliun, APBD kini berada di kisaran Rp5,3 triliun. Dampaknya, alokasi anggaran pendidikan yang dikelola Disdik Kalteng juga mengalami penurunan signifikan.
“Jika sebelumnya mandatory 20 persen mencapai Rp2,3 triliun, sekarang sekitar Rp1,3 triliun. Artinya ada pengurangan hampir 45 persen. Meski begitu, kualitas layanan tidak boleh turun,” tegasnya.
Ia menambahkan, capaian tingkat kepuasan peserta didik yang mencapai 97,3 persen harus dijaga melalui kerja sama seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi bersama, bukan semata keberhasilan individu atau institusi.
Dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik, Disdik Kalteng terus mendorong transparansi pengelolaan dana BOS dan BOSDA. Reza mengakui masih adanya stigma negatif di masyarakat terkait penggunaan dana pendidikan pada masa lalu. Untuk itu, pemanfaatan platform PENA Kalteng diperkuat agar pengelolaan anggaran lebih terbuka dan akuntabel.
Hasil evaluasi internal menunjukkan sebagian besar dana masih terserap untuk kebutuhan operasional sekolah, seperti pembayaran tenaga honorer dan administrasi. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar manfaat bantuan pendidikan dapat lebih dirasakan langsung oleh peserta didik.
“Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, menekankan agar program sekolah gratis benar-benar menyentuh anak-anak kita, terutama siswa dari keluarga tidak mampu dan mereka yang berada di wilayah pedalaman. Itu menjadi fokus utama kami,” kata Reza.
Melalui rapat koordinasi ini, Disdik Kalteng berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara dinas, kepala sekolah, pengawas, dan tenaga pendidik dalam mewujudkan layanan pendidikan yang adil, transparan, serta berorientasi pada kepentingan peserta didik di seluruh Kalimantan Tengah. (red)
