Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemanfaatan aplikasi digital E-Pahari sebagai sarana pembayaran pajak daerah di Kalimantan Tengah mendapat sorotan dari legislatif. Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, mendorong adanya evaluasi menyeluruh agar layanan tersebut semakin optimal dan merata dirasakan masyarakat.
Menurutnya, kehadiran E-Pahari merupakan langkah progresif pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital di sektor pelayanan publik. Sistem ini dinilai mampu memangkas waktu dan mempermudah wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.
“Digitalisasi ini sudah tepat karena memberi kemudahan dan efisiensi. Prosesnya cepat, praktis, dan relatif aman,” ujarnya kepada media ini, Jumat (27/3/2026).
Meski begitu, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang dikeluhkan masyarakat. Beberapa pengguna, kata dia, mengalami hambatan teknis saat mengakses aplikasi, terutama yang berkaitan dengan jaringan internet maupun stabilitas sistem yang belum sepenuhnya optimal.
Legislator Pratai Golkar Kalteng menyebut, pengalaman pribadinya menggunakan E-Pahari sejauh ini berjalan lancar. Ia bahkan menilai metode digital jauh lebih efisien dibandingkan pembayaran konvensional melalui Samsat atau layanan keliling.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa keluhan masyarakat tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Tengah diminta segera melakukan pembenahan, baik dari sisi teknis aplikasi maupun kualitas infrastruktur pendukung.
“Perlu ada peningkatan sistem agar tidak mengganggu masyarakat saat bertransaksi. Ini penting, apalagi aplikasi ini masih tergolong baru,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai digitalisasi layanan seperti E-Pahari berpotensi besar mengurangi ketergantungan pada layanan tatap muka. Selain lebih efisien, sistem ini juga membantu masyarakat menghemat biaya dan waktu, khususnya bagi mereka yang tinggal jauh dari pusat kota.
Ke depan, ia berharap pengembangan aplikasi tidak hanya fokus pada peningkatan fitur, tetapi juga memperhatikan aksesibilitas di wilayah pedesaan yang masih terbatas jaringan internetnya.
“Harapannya, masyarakat di desa pun bisa menikmati layanan ini dengan mudah. Selama ada akses internet, pembayaran pajak seharusnya bisa dilakukan dari mana saja,” tandasnya. (red/yd)
