Palangka Raya, Nusaborneo.com – Mewakili Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Wakil Gubernur Edy Pratowo menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (30/1/2026).
Penyerahan LHP dilakukan di Aula BPK Perwakilan Kalteng oleh Kepala Bidang Pemeriksaan Kalteng I, Subkhan Affandi, dan diterima langsung oleh Wakil Gubernur Edy Pratowo bersama Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong.
Pemeriksaan yang dilaksanakan BPK Perwakilan Kalteng mencakup aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Kehutanan pada kegiatan usaha pertambangan, dengan periode pemeriksaan mulai tahun anggaran 2023 hingga triwulan III tahun 2025. Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap kinerja operasional Bank Pembangunan Daerah (BPD) pada rentang waktu tahun 2023 hingga semester I tahun 2025.
Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Wagub Edy Pratowo, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi kepada jajaran BPK Perwakilan Kalteng atas pelaksanaan pemeriksaan yang dinilai profesional dan independen.
“Pemeriksaan ini bukan semata-mata untuk menilai kepatuhan terhadap regulasi, tetapi menjadi sarana penting dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan serta peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan sektor strategis lainnya,” ujar Wagub.
Ia menegaskan, hasil pemeriksaan BPK harus dijadikan pijakan untuk memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan kinerja perangkat daerah, serta memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Wagub juga mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah dan pihak terkait agar segera menindaklanjuti setiap temuan dan rekomendasi yang tertuang dalam LHP secara tepat waktu dan bertanggung jawab.
Dengan diterimanya LHP Semester II Tahun 2025 ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap dapat terus meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat integritas birokrasi, serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (red/am)
