Muara Teweh, Nusaborneo.com – Isu pernikahan usia anak kembali menjadi sorotan di Kabupaten Barito Utara. Setelah ajakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB-P3A) Silas Patiung, kini giliran anggota DPRD Barito Utara Rosi Wahyuni menyuarakan keprihatinannya terhadap praktik tersebut yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Politisi Partai Hanura itu menegaskan, pernikahan usia anak bukan hanya persoalan individu, melainkan juga masalah sosial yang dapat berdampak panjang terhadap pembangunan daerah dan kualitas generasi mendatang.
Kita harus melihat ini sebagai persoalan serius. Anak-anak seharusnya mendapat hak atas pendidikan dan perlindungan, bukan dibebani tanggung jawab rumah tangga di usia dini,” ujar Rosi Wahyuni, Rabu (8/10).
Rosi mendukung penuh langkah DPPKB-P3A Barito Utara yang terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya pernikahan usia anak, serta pentingnya peran keluarga dan lingkungan sekitar dalam mencegahnya.
“Pendidikan dan pemahaman dari keluarga adalah kunci utama. Kami di DPRD siap mendukung regulasi dan anggaran untuk program-program pencegahan pernikahan usia anak. Ini demi masa depan anak-anak Barito Utara,” tambahnya.
Ia juga mengajak para tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pemangku kepentingan lainnya untuk aktif memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat, terutama di daerah yang masih memandang pernikahan dini sebagai solusi atas persoalan ekonomi atau sosial.
“Anak-anak adalah aset bangsa. Mereka butuh dukungan kita semua untuk tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung cita-cita mereka,” pungkasnya.
Pernyataan ini memperkuat komitmen antara pemerintah daerah dan legislatif dalam menekan angka pernikahan usia anak di Kabupaten Barito Utara, sejalan dengan upaya nasional mewujudkan generasi emas yang sehat, cerdas, dan terlindungi. (red)
