Palangka Raya, Nusaborneo.com — Pemerintah Kota Palangka Raya terus memperkuat komitmennya dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Pemerintah daerah diwajibkan menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat, dan sederhana.
Hal tersebut ditegaskan oleh Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya, Andjar Hari Purnomo, saat membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di Aula Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota, Selasa (1/7/2025).
“Monev bukan sekadar kegiatan rutin administratif, tetapi instrumen penting untuk mengukur sejauh mana kesiapan dan konsistensi perangkat daerah dalam memberikan layanan informasi yang responsif dan inovatif,” ujarnya.
Andjar menambahkan, pelaksanaan evaluasi juga menjadi bagian dari peningkatan kualitas tata kelola informasi publik berbasis digital, yang harus terus diperkuat oleh seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemkot Palangka Raya.
Dalam kesempatan tersebut, Andjar menyampaikan bahwa PPID Utama Pemkot Palangka Raya akan menjadi salah satu badan publik yang dinilai dalam ajang e-Monev Keterbukaan Informasi Publik yang digelar Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah pada 23 Juli hingga 23 Agustus 2025.
“Penilaian ini akan menjadi tolok ukur kepatuhan terhadap standar keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah,” tambahnya.
Ia pun mengimbau seluruh PPID Pelaksana untuk berpartisipasi aktif dan memastikan seluruh dokumen pendukung dilengkapi tepat waktu sesuai tenggat yang telah ditentukan.
“Komitmen ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun Palangka Raya yang transparan, informatif, dan akuntabel,” tutupnya. (Mda).
