Muara Teweh, Nusaborneo.com – Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, membuka ruang dialog dengan perwakilan Perangkat Desa dari seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara pada Sabtu (1/11/2025) di Ruang Rapat Lantai II Sekretariat Daerah. Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk menyerap aspirasi sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan aparatur desa.
Inisiatif pertemuan ini datang dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Barito Utara, yang menekankan pentingnya penyampaian aspirasi secara langsung sebagai bentuk kolaborasi dalam pembangunan desa.
Dalam kesempatan itu, para perangkat desa menyoroti beberapa isu utama, termasuk penerapan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi perangkat desa, serta usulan penambahan tunjangan keluarga dan tunjangan kinerja. Aspirasi tersebut diharapkan bisa diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Menanggapi aspirasi itu, Wabup Felix S.Y. Tingan menyampaikan dukungan penuh atas inisiatif perangkat desa, dan menekankan bahwa penerapan NIPD merupakan langkah penting untuk memperkuat legalitas dan perlindungan bagi mereka.
“Kami menghargai upaya para perangkat desa yang aktif menyampaikan aspirasi. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan regulasi NIPD dapat diterapkan sesuai aturan, melalui kajian Dinas Sosial PMD dan koordinasi dengan pemerintah pusat,” ujar Felix.
Mengenai usulan tunjangan, Felix menegaskan bahwa hal tersebut akan menjadi pertimbangan serius dalam penyusunan APBD 2026. Ia berharap penambahan tunjangan dapat meningkatkan kesejahteraan perangkat desa sekaligus mendorong kualitas pelayanan publik di tingkat desa.
“Upaya ini selaras dengan visi pembangunan daerah, yakni membangun desa yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. Kami berharap perangkat desa terus memperkuat sinergi dalam mendukung program pembangunan daerah,” tambahnya.
Pertemuan yang berlangsung hangat ini menegaskan semangat kebersamaan antara pemerintah daerah dan perangkat desa, serta komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, profesional, dan berpihak pada masyarakat. (red)
