Palangka Raya, Nusaborneo.com – Rencana penerapan sistem kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai langkah efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) menuai perhatian dari kalangan legislatif daerah.
Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono, menilai kebijakan tersebut tidak bisa diterapkan secara terburu-buru dan harus melalui kajian yang matang. Hingga kini, menurutnya, arah kebijakan dari pemerintah pusat terkait WFH masih belum sepenuhnya jelas, sehingga daerah perlu berhati-hati dalam menyikapinya.
“Kita masih menunggu kejelasan regulasi secara detail. Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan dampak yang kurang baik bagi daerah,” ujar Legislator Partai Golkar Kalteng, Rabu (25/3/2026).
Ia menjelaskan, penerapan WFH bukan sekadar perubahan sistem kerja, tetapi juga berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Banyak sektor yang bergantung pada kehadiran fisik ASN, terutama dalam pelayanan publik.
Layanan seperti kesehatan dan administrasi kependudukan, misalnya, masih membutuhkan interaksi langsung antara petugas dan masyarakat. Jika WFH diterapkan tanpa perencanaan yang tepat, dikhawatirkan kualitas pelayanan akan menurun.
Selain itu, pembatasan aktivitas kerja secara langsung juga berpotensi berdampak pada sektor lain yang bergantung pada mobilitas masyarakat. Perputaran ekonomi dinilai bisa melambat apabila aktivitas harian ikut berkurang.
“Ketika aktivitas kerja berjalan normal, efeknya juga terasa pada pergerakan ekonomi masyarakat. Ini yang perlu kita jaga bersama,” katanya.
Purdiono menambahkan, kebijakan WFH maupun sistem kerja hybrid belum tentu cocok diterapkan di semua daerah, terutama yang masih sangat mengandalkan pelayanan tatap muka.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa jika kebijakan tersebut nantinya resmi diberlakukan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah tetap harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada.
“Kalau memang itu menjadi kebijakan nasional, tentu daerah akan mengikuti. Namun, implementasinya harus disesuaikan agar tidak merugikan masyarakat,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya kajian mendalam sebelum kebijakan diterapkan, mengingat tidak semua jenis pekerjaan bisa dilakukan dari rumah.
“Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di kantor. Karena itu, analisis yang komprehensif sangat diperlukan agar kebijakan ini benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya. (Yd)
