Jakarta, Nusaborneo.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan tidak ada satu pun kasus baru sengketa tanah yang muncul sepanjang tahun pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih. Ia memastikan, seluruh produk hukum pertanahan yang diterbitkan dalam setahun terakhir tidak menimbulkan gugatan atau permasalahan hukum baru.
“Alhamdulillah, sampai setahun ini saya berani mengklaim tidak ada kasus sengketa tanah baru. Artinya, belum ada produk kita selama setahun ini yang digugat atau bermasalah,” ujar Menteri Nusron di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Menteri Nusron menjelaskan, berbagai kasus sengketa tanah yang tengah ditangani saat ini merupakan residu permasalahan lama yang sudah terjadi sejak lima hingga lima belas tahun sebelumnya. Karena itu, fokus Kementerian ATR/BPN saat ini adalah mempercepat penyelesaian sengketa warisan masa lalu agar tidak terus berlarut-larut.
“Semua masalah pertanahan dan tata ruang yang ada sekarang merupakan sisa permasalahan lama. Tidak ada yang baru,” tegasnya.
Dalam menyikapi persoalan pertanahan, Menteri Nusron menekankan pentingnya aspek pencegahan melalui pembangunan sistem layanan pertanahan dan tata ruang yang akurat, transparan, dan akuntabel. Sistem yang kuat diyakini menjadi kunci utama dalam menutup ruang gerak mafia tanah.
Tercatat, sepanjang tahun 2025, Kementerian ATR/BPN berhasil menyelamatkan kerugian negara senilai Rp9,67 triliun, dengan luas bidang tanah sekitar 13 ribu hektare yang berhasil diamankan dari potensi tindak pidana pertanahan.
“Mafia tanah itu akan hilang seiring perbaikan sistem internal. Melawan mereka paling efektif dengan membentengi diri — membangun sistem yang akurat dan tidak bisa diakali,” jelas Nusron.
Kehadiran Menteri Nusron di Istana Negara kali ini dalam rangka menghadiri Sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Turut mendampingi, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, serta para Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih. (red)
