Jakarta, Nusaborneo.com – Di tengah kesibukan dan dinamika kehidupan sehari-hari, kini masyarakat tak lagi harus datang jauh-jauh hanya untuk menyampaikan keluhan soal layanan pertanahan. Cukup melalui ponsel atau perangkat digital, suara warga bisa langsung tersampaikan dan didengar.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghadirkan berbagai kanal pengaduan digital sebagai ruang terbuka bagi masyarakat. Di sinilah keluhan, harapan, hingga dugaan pelanggaran disampaikan—bukan sekadar dicatat, tetapi juga ditindaklanjuti.
Bagi sebagian warga, kanal ini menjadi jembatan harapan. Ketika menghadapi persoalan tanah atau layanan yang dirasa belum optimal, mereka kini memiliki tempat untuk bersuara tanpa rasa khawatir.
Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Shamy Ardian, menyebut bahwa setiap pengaduan adalah bentuk kepedulian masyarakat terhadap pelayanan publik. “Kami melihat pengaduan bukan sebagai kritik semata, tetapi sebagai masukan berharga untuk terus berbenah,” ujarnya, Selasa (28/04/2026).
ATR/BPN menyediakan beberapa jalur pengaduan yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Mulai dari layanan WhatsApp, surat elektronik, hingga platform nasional SP4N-LAPOR!. Bahkan, bagi masyarakat yang lebih nyaman dengan cara konvensional, pengaduan tertulis melalui loket persuratan tetap dilayani.
Yang menarik, setiap laporan kini tidak berhenti di meja administrasi. Masyarakat bisa memantau langsung perkembangan aduan mereka, mengetahui sejauh mana proses penanganan berjalan. Transparansi ini perlahan membangun kepercayaan—bahwa setiap suara benar-benar diperhatikan.
Di balik sistem digital tersebut, ada harapan besar: terciptanya layanan publik yang lebih manusiawi. Bukan hanya cepat dan efisien, tetapi juga peka terhadap kebutuhan masyarakat.
Langkah ini menjadi bukti bahwa di era digital, hubungan antara pemerintah dan masyarakat tak lagi berjarak. Dari sebuah pesan singkat atau unggahan laporan, perubahan bisa dimulai—pelan namun pasti, menuju pelayanan yang lebih baik. (red/foto:ist)
