Jakarta, Nusaborneo.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, kembali menyoroti pentingnya integritas aparatur sebagai pertahanan utama negara dalam perang panjang melawan mafia tanah. Ia menegaskan bahwa sekuat apa pun instrumen penegakan hukum dan sistem digital, semuanya tidak akan efektif jika masih ada celah kompromi dari dalam lembaga.
Dalam arahannya, Nusron menyampaikan bahwa kelompok mafia tanah umumnya beroperasi dengan memanfaatkan kelemahan moral dan ketidakdisiplinan oknum tertentu. Karena itu, ia menekankan bahwa benteng terkuat justru berada pada sikap tegas pejabat dan pegawai BPN untuk tidak memberi ruang sedikit pun bagi praktik permainan.
“Kalau jajaran BPN tidak mau diajak kongkalikong, mafia tanah tidak akan punya kesempatan. Mereka hanya bisa masuk ketika ada pintu yang dibuka dari dalam. Jika pintu itu kita tutup rapat, mereka otomatis kehilangan ruang gerak,” ujar Nusron.
Menanggapi pernyataannya yang sempat menjadi sorotan publik—bahwa mafia akan tetap ada “sampai kiamat kurang dua hari”—Nusron menjelaskan bahwa itu adalah pengingat bahwa kejahatan dalam berbagai bentuk akan selalu mencari cara untuk hidup. Baginya, itu bukan pesimisme, tetapi gambaran realistis bahwa negara modern selalu berhadapan dengan dua kekuatan: penegak ketertiban dan pihak-pihak yang berusaha merusaknya.
Karena itu, lanjutnya, fokus utama pemerintah tidak hanya pada penindakan, tetapi pada penguatan karakter dan profesionalisme aparatur BPN sebagai garda depan. Ia menegaskan bahwa perubahan pola kejahatan harus diimbangi dengan ketegasan internal yang konsisten.
“Kita memberantas satu model, nanti muncul model lain. Niat jahatnya tidak berubah. Maka yang harus diperkuat adalah orang BPN-nya — harus kuat, profesional, dan teguh menjalankan aturan,” tegas Menteri ATR/BPN.
Nusron menilai bahwa disiplin administrasi, kepatuhan mutlak terhadap SOP, serta komitmen moral untuk menolak kompromi adalah fondasi utama menutup ruang gerak mafia tanah. Ia mengingatkan bahwa sekecil apa pun kompromi akan berpotensi membuka celah yang dapat dimanfaatkan jaringan mafia.
“Selama pegawai dan pejabat tidak tergoda, tidak mau diajak bermain, mereka (mafia tanah) pasti gagal. Sudah terbukti, pintu yang tertutup rapat membuat mereka tidak bisa beroperasi,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Nusron menegaskan komitmen pemerintah untuk selalu hadir dan memastikan proses penyelesaian persoalan pertanahan berlangsung objektif, transparan, dan sesuai hukum. Ia menegaskan bahwa bersihnya sektor pertanahan dimulai dari keteguhan internal ATR/BPN sendiri.
“Integritas adalah benteng pertama dan terakhir kita,” tutupnya. (red)
