Jakarta, Nusaborneo.com – Memasuki Desember 2025, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan langkah percepatan besar-besaran untuk menyelesaikan tumpukan berkas layanan pertanahan menjelang tutup tahun. Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang digelar di Aula Prona, Senin (1/12/2025), Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa seluruh jajaran harus siap bekerja ekstra, termasuk pada hari libur.
Menteri Nusron menyebut dua kebijakan utama akan menjadi pegangan selama periode percepatan tersebut. “Pertama, selama Desember kantor tetap buka tanpa jeda, termasuk Sabtu-Minggu dan libur Natal. Kedua, kita tegakkan sistem first in, first out, jadi tidak ada pengecualian—berkas yang masuk dulu harus lebih dulu diselesaikan,” ujarnya dalam arahannya.
Menurutnya, pelayanan yang tetap berjalan di akhir pekan bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat yang diperkirakan meningkat pada momentum libur akhir tahun. Ia menambahkan, layanan yang aktif selama masa liburan dapat membantu mengurangi penumpukan berkas yang selama ini menjadi perhatian serius kementerian. “Saat orang berkumpul dengan keluarga, ada saja kebutuhan layanan pertanahan yang mendadak. Kita pastikan kantor siap melayani,” tutur Nusron.
Penerapan sistem first in, first out disebut sebagai upaya memperkuat asas keadilan dan transparansi. Dengan mekanisme ini, kementerian berharap tidak ada lagi prioritas layanan atas dokumen baru sementara berkas lama masih menunggu penyelesaian. “Nanti kita evaluasi. Jika backlog masih besar, masa kebijakan ini akan kita perpanjang,” tegasnya.
Dalam Rapim tersebut, Menteri Nusron memberi tugas langsung kepada Sekretaris Jenderal serta para Direktur Jenderal untuk melakukan evaluasi berkala selama pemberlakuan kebijakan khusus ini. Hasil pemantauan berkala akan menentukan langkah lanjutan, apakah kebijakan tetap dipertahankan, diperluas, atau disesuaikan dengan dinamika di lapangan.
Ia berharap, upaya kerja ekstra ini berdampak nyata pada peningkatan kualitas dan kecepatan layanan pertanahan menuju akhir tahun. “Kita ingin masyarakat mendapatkan kepastian. Tidak ada alasan menunda, kita tuntaskan semua hak masyarakat,” tegasnya.
Rapim akhir tahun ini turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, beserta seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama. Seluruh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan mengikuti agenda secara daring dari daerah masing-masing. (red/foto:ist)
