Jakarta, Nusaborneo.com – Upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus dilakukan Gubernur Kalimantan Tengah dalam rangka pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Salah satunya diwujudkan melalui pertemuan resmi dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk membahas sejumlah agenda penting, mulai dari pengelolaan tata ruang, penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), hingga dukungan Kalimantan Tengah terhadap program Ketahanan Pangan Nasional.
Dalam paparannya, Gubernur Kalteng menjelaskan kondisi geografis dan tata ruang wilayah yang memiliki karakteristik khusus. Ia menyebutkan bahwa sekitar 81 persen wilayah Kalimantan Tengah merupakan kawasan hutan, sementara sisanya berupa Area Penggunaan Lain (APL) yang berfungsi sebagai zona penyangga.
“Kondisi ini membutuhkan kebijakan yang adaptif, khususnya dalam pengelolaan anggaran pembangunan, agar perlindungan kawasan hutan tetap optimal tanpa menghambat pembangunan daerah,” ujar Gubernur.
Ia menekankan bahwa APL memiliki peran strategis sebagai buffer zone kawasan hutan, sehingga perlu mendapat perhatian serius, terutama dalam pembangunan infrastruktur dasar. Gubernur pun mengusulkan agar Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) dapat dioptimalkan untuk mendukung kebutuhan tersebut.
Salah satu contoh konkret yang disampaikan adalah pentingnya normalisasi sungai sebagai bagian dari sistem tata air terpadu. Menurutnya, pengelolaan air yang baik tidak hanya mencegah banjir saat musim hujan, tetapi juga menjaga kelembapan lahan gambut di musim kemarau, yang sangat krusial dalam upaya pencegahan Karhutla.
Selain itu, Gubernur menegaskan komitmen Kalimantan Tengah dalam mendukung program strategis nasional di bidang ketahanan pangan. Ia menyampaikan kesiapan daerahnya untuk menjadi salah satu penopang utama lumbung pangan nasional, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, yang didampingi Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, menyambut positif berbagai usulan dan inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Ia menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan siap mendukung langkah-langkah strategis daerah, khususnya dalam pemanfaatan DBH-DR yang berorientasi pada perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem.
Pertemuan ini turut dihadiri sejumlah pejabat Pemprov Kalteng, di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng Herson B. Aden, Kepala Dinas Kehutanan Agustan Saining, Kepala Dinas PUPR Juni Gultom, serta Kepala BKAD Prov. Kalteng Safiri.
Melalui pertemuan tersebut, diharapkan terbangun kesepahaman yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan, mencegah Karhutla, serta memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. (red/am)
