Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat langkah pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas ekonomi daerah. Hal itu ditegaskan Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara daring dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (06/04/2026).
Rakor yang dipimpin oleh Muhammad Tito Karnavian tersebut membahas sejumlah isu strategis, di antaranya pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk pengawasan obat dan makanan, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Dalam forum tersebut, Yuas menegaskan bahwa pengendalian inflasi daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan nasional, tetapi juga memerlukan pengawasan ketat di tingkat daerah, terutama terhadap ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga di pasar.
“Kami memastikan bahwa stok pangan, khususnya beras di Kalimantan Tengah, dalam kondisi cukup dan aman. Namun demikian, kewaspadaan tetap diperlukan agar distribusi dan ketersediaan barang tetap terjaga,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dinamika harga di pasar saat ini lebih dipengaruhi faktor musiman, terutama pasca perayaan Idulfitri. Sejumlah komoditas seperti cabai, bawang merah, telur, dan daging ayam ras mengalami kenaikan harga, namun bukan disebabkan oleh kebijakan energi.
Menurutnya, isu penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sempat menjadi perhatian karena berpotensi memicu kenaikan biaya logistik dan memengaruhi psikologi pasar. Namun, dengan tidak direalisasikannya rencana kenaikan tersebut, stabilitas harga dinilai masih dapat terjaga.
“BBM sangat berpengaruh terhadap biaya distribusi. Tapi karena tidak ada kenaikan, maka tekanan terhadap harga kebutuhan pokok bisa ditekan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pemprov Kalteng juga terus memantau komponen harga yang diatur pemerintah (administered prices), termasuk sektor transportasi udara yang kerap menjadi faktor pemicu inflasi di wilayah.
Rakor ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, sekaligus memastikan daya beli masyarakat tetap stabil di tengah tantangan ekonomi yang dinamis. (red)
