Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) menegaskan sikap menghadapi maraknya hoaks dan aktivitas buzzer di media sosial dengan mengedepankan klarifikasi informasi serta edukasi publik.
Pelaksana Tugas Kepala Diskominfosantik Kalteng, Rangga Lesmana, menyebut penyebaran hoaks dan keberadaan buzzer merupakan bagian dari dinamika ruang digital yang tidak dapat dihindari.
“Hoaks ada di mana-mana, begitu juga buzzer yang mungkin menyerang pemerintah. Ini sudah menjadi fenomena di ruang digital,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Meski demikian, ia memastikan pemerintah tidak akan terlibat dalam polemik yang berkembang di media sosial. Strategi yang diambil adalah fokus pada penyampaian informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Kita tidak akan terpancing. Tugas kita meluruskan informasi dan menyampaikan program pemerintah yang ada,” tegasnya.
Rangga menambahkan, pihaknya juga berkomitmen untuk menjaga keterbukaan informasi dengan merespons setiap pertanyaan masyarakat, termasuk memberikan penjelasan secara rinci apabila diperlukan.
“Ketika ada pertanyaan dari masyarakat, kita jawab. Kalau membutuhkan penjelasan lebih detail, kita sampaikan secara terbuka,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait proses pembangunan yang membutuhkan waktu dan tahapan yang jelas, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.
“Program pemerintah tidak instan. Semua perlu proses dan dijalankan secara profesional sesuai ketentuan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rangga menilai perbedaan pandangan di tengah masyarakat merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar perbedaan tersebut tidak dipicu oleh informasi yang tidak benar.
“Perbedaan sudut pandang itu biasa, selama tetap dalam koridor yang sehat,” ujarnya.
Pemprov Kalteng, lanjutnya, akan tetap bekerja sesuai aturan dan regulasi yang berlaku, serta memastikan seluruh program pembangunan dapat berjalan optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Prinsipnya, pemerintah bekerja sesuai aturan dan memastikan program sampai kepada masyarakat Kalimantan Tengah,” pungkasnya. (red)
