Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah pusat meningkatkan tekanan dalam penertiban kawasan hutan. Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, turun langsung ke Kalimantan Tengah bersama Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan, Selasa (7/4/2026) pagi.
Rombongan tiba di Bandara Tjilik Riwut sekitar pukul 09.45 WIB dan disambut Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah di VIP Room Isen Mulang.
Kehadiran pejabat lintas sektor dalam satu barisan, mulai dari Menhan, Panglima TNI, Kapolri hingga Jaksa Agung—menjadi sinyal kuat bahwa penertiban kawasan hutan kini memasuki fase penegakan yang lebih tegas dan terkoordinasi. Pemerintah tak lagi sekadar menata administrasi, tetapi juga mendorong langkah konkret di lapangan.
Agenda kunjungan dibagi dalam dua gelombang. Rombongan awal dipimpin Kepala BPKP RI, Muhammad Yusuf Ateh, yang lebih dulu tiba. Disusul rombongan utama yang dipimpin Menhan bersama jajaran penegak hukum dan aparat keamanan.
Tak lama berselang, rombongan langsung bergerak menuju Kabupaten Murung Raya menggunakan helikopter Caracal. Titik yang dituju adalah kawasan operasional PT Asmin Koalindo Tuhup, yang masuk dalam daftar lokasi pengawasan Satgas.
Langkah ini dinilai sebagai upaya mempercepat evaluasi langsung terhadap aktivitas di kawasan hutan yang diduga bermasalah, termasuk potensi pelanggaran izin, tumpang tindih lahan, hingga praktik eksploitasi yang tak sesuai regulasi.
Kalimantan Tengah sendiri menjadi salah satu wilayah prioritas dalam penertiban kawasan hutan nasional. Selain luasnya wilayah hutan, daerah ini juga kerap disorot terkait konflik lahan dan aktivitas industri ekstraktif.
Dengan turunnya langsung Menteri Pertahanan, pemerintah ingin memastikan bahwa kebijakan penertiban tidak berhenti di meja koordinasi, melainkan benar-benar dieksekusi di lapangan. Langkah ini sekaligus menjadi pesan tegas bagi pelaku usaha yang beroperasi di kawasan hutan agar mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. (red/shah)
