Jakarta, Nusaborneo.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai mematangkan dasar penyusunan anggaran tahun 2027 dengan membahas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO). Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa kondisi ekonomi global yang dinamis menuntut perencanaan yang lebih cermat dan adaptif. Ia menekankan pentingnya menghasilkan output yang berdampak luas, tanpa mengurangi kualitas layanan publik yang menjadi tugas utama kementerian.
“Perencanaan harus efisien, namun tetap mampu memberikan manfaat besar kepada masyarakat. Kualitas layanan tidak boleh terganggu,” ujarnya saat membuka rapat pembahasan KRO dan RO tahun 2027 yang digelar secara daring, Senin (6/4/2026).
Pembahasan tersebut dijadwalkan berlangsung secara berkelanjutan hingga 13 April 2026, dengan fokus pada penyusunan kerangka acuan kerja yang selaras dengan target kinerja dan implementasi di lapangan. Dalu Agung menekankan bahwa setiap usulan harus memiliki dasar yang kuat, baik dari sisi substansi, struktur perencanaan, hingga aspek pembiayaan.
Ia juga mengingatkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap berbagai komponen perencanaan, mulai dari ketepatan nomenklatur output, kesesuaian target kegiatan, hingga kewajaran alokasi anggaran. Kegiatan yang menunjukkan ketidakseimbangan antara realisasi fisik dan serapan anggaran diminta untuk dikaji ulang agar lebih realistis dan akuntabel.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, mengungkapkan bahwa hasil evaluasi internal menunjukkan sejumlah KRO dan RO sejak 2025 sudah tidak lagi relevan dengan kondisi di lapangan.
Menurutnya, pembaruan struktur perencanaan menjadi langkah penting agar penganggaran ke depan lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya.
“Perubahan ini diharapkan mampu menghasilkan perencanaan yang lebih detail, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” pungkasnya.
Rapat ini diikuti sekitar 100 pegawai dari berbagai unit kerja pusat ATR/BPN sebagai bagian dari upaya menyusun perencanaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. (red/foto:ist)
