Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mengambil langkah besar untuk membenahi penyaluran bantuan sosial melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Sekitar 85 ribu kartu penerima dicabut setelah hasil evaluasi menemukan lebih dari 40 persen penerima tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
Kebijakan ini disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran saat berdialog bersama insan pers di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Jumat (17/4/2026), didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Linae Victoria Aden dan Kepala OPD.
Menurut Agustiar, langkah penertiban dilakukan agar dana bantuan yang berasal dari uang rakyat benar-benar dirasakan oleh warga yang membutuhkan, bukan jatuh ke tangan yang tidak berhak.
“Uang yang digunakan adalah uang rakyat, sehingga harus dipastikan tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang memang berhak,” tegasnya.
Program KHBS selama ini menjadi salah satu andalan pemerintah daerah dalam membantu masyarakat kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar. Namun, dalam perjalanan program tersebut, ditemukan sejumlah penerima yang kondisi ekonominya dinilai sudah tidak sesuai dengan syarat penerima bantuan.
Karena itu, pemerintah melakukan pencabutan kartu sekaligus memperbarui data penerima. Langkah ini diharapkan membuka ruang bagi warga lain yang lebih membutuhkan agar bisa mendapatkan akses bantuan.
Bagi sebagian masyarakat kecil, bantuan sosial bukan sekadar angka dalam anggaran, tetapi penopang hidup di tengah tekanan ekonomi. Karena itu, ketepatan sasaran menjadi hal yang sangat penting agar manfaat program benar-benar terasa.
Pemprov Kalteng juga menegaskan proses verifikasi dan validasi data akan terus dilakukan secara berkala untuk mencegah kesalahan serupa terulang kembali.
Agustiar turut mengajak masyarakat ikut mengawasi penyaluran bantuan agar pelaksanaannya transparan dan adil.
“Mari sama-sama kita memantau penyaluran KHBS agar tepat sasaran sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Melalui pembenahan ini, pemerintah berharap KHBS semakin tepat guna dan hadir sebagai bentuk nyata kepedulian negara kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan di Bumi Tambun Bungai. (red)
