Jakarta, Nusaborneo.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp10,6 triliun untuk mendukung program kerja Kementerian ATR/BPN pada Tahun Anggaran 2027.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (11/6/2026), yang membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) kementerian dan lembaga untuk tahun 2027.
Dalam paparannya, Nusron menjelaskan bahwa pagu indikatif Kementerian ATR/BPN akan diarahkan untuk memperkuat tiga program utama. Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk dukungan manajemen kementerian, disusul program pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta penyelenggaraan penataan ruang.
Menurut dia, alokasi tersebut diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan pertanahan sekaligus mendukung berbagai agenda pembangunan nasional yang menjadi prioritas pemerintah.
“Kami fokus pada penguatan layanan pertanahan, percepatan program strategis nasional, dan peningkatan kualitas penataan ruang di berbagai wilayah,” ujar Nusron dalam rapat tersebut.
Selain pagu indikatif yang telah diusulkan, Kementerian ATR/BPN juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun. Tambahan dana itu direncanakan untuk mendukung kebutuhan belanja pegawai, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, hingga percepatan program pembangunan tiga juta rumah.
Nusron menegaskan tambahan anggaran tersebut masih berupa usulan yang akan dibahas lebih lanjut bersama DPR RI.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga memaparkan capaian realisasi anggaran kementeriannya hingga awal Juni 2026. Per 6 Juni 2026, penyerapan anggaran tercatat mencapai Rp3,18 triliun atau 36,23 persen dari total pagu sebesar Rp8,79 triliun.
Capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang berada di angka 35,40 persen.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, memberikan apresiasi atas kinerja penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN. Ia juga menyatakan bahwa Komisi II telah menerima penyampaian pagu indikatif RAPBN 2027 serta mendukung usulan tambahan anggaran yang diajukan kementerian tersebut.
Menurut Dede, usulan tambahan anggaran senilai Rp3,23 triliun akan dibahas lebih rinci dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat berikutnya guna memastikan kebutuhan program prioritas dapat terakomodasi secara optimal.
Rapat kerja itu turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan bersama jajaran pejabat pimpinan tinggi Kementerian ATR/BPN. Sementara itu, seluruh kepala kantor wilayah BPN dari berbagai provinsi mengikuti jalannya pembahasan secara daring. (red/foto:ist)
