Jakarta, Nusaborneo.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengajak masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan keselamatan saat menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi. Ia menegaskan pemerintah menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
Menurut Meutya, kritik dan masukan dari masyarakat merupakan elemen penting dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan. Karena itu, pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab.
“Pemerintah terbuka terhadap aspirasi, kritik, dan masukan dari masyarakat. Menyampaikan pendapat adalah hak warga negara yang dijamin dalam demokrasi,” kata Meutya dalam keterangannya, Kamis (12/6/2026).
Ia menilai penyampaian aspirasi secara damai akan membuat pesan yang ingin disampaikan lebih mudah dipahami publik maupun pemangku kepentingan. Sebaliknya, tindakan anarkis justru berpotensi mengaburkan substansi tuntutan yang disuarakan.
Karena itu, Meutya mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing provokasi yang dapat memicu kekerasan, perusakan fasilitas umum, pembakaran, maupun tindakan lain yang merugikan banyak pihak.
“Kritik boleh disampaikan dengan tegas, tetapi harus tetap damai. Jangan mudah terprovokasi sehingga memicu kekerasan atau tindakan yang membahayakan masyarakat,” tegasnya.
Tak hanya di lapangan, Meutya juga menyoroti pentingnya menjaga ruang digital tetap sehat selama aksi berlangsung. Ia mengimbau masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial dengan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami fenomena “ilusi algoritma” yang kerap terjadi di media sosial. Kondisi itu membuat pengguna merasa informasi yang muncul di linimasa merupakan gambaran utuh dari keadaan yang sebenarnya, padahal belum tentu demikian.
“Jangan langsung menganggap linimasa sebagai gambaran lengkap keadaan. Bisa saja informasi yang muncul diperkuat oleh pola interaksi dan algoritma media sosial,” ujarnya.
Meutya meminta masyarakat membiasakan diri memeriksa informasi dari berbagai sumber sebelum mempercayai atau membagikannya. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penyebaran hoaks, disinformasi, maupun konten manipulatif yang dapat memperkeruh situasi.
Ia menegaskan ruang digital seharusnya menjadi sarana bertukar gagasan dan menyampaikan pendapat secara sehat, bukan menjadi tempat berkembangnya provokasi dan hasutan.
“Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi hoaks, hasutan kekerasan, dan manipulasi informasi tidak boleh diberi ruang,” pungkasnya. (red*)
