Denpasar, Nusaborneo.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai acuan utama pembangunan di Bali. Menurutnya, pengelolaan ruang yang baik menjadi kunci menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan di Pulau Dewata.
Hal itu disampaikan Ossy saat menghadiri rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Pemerintah Provinsi Bali di Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/7/2026).
“Bicara masa depan Bali, kita bicara bagaimana mengelola ruang yang terbatas sekaligus menjawab kebutuhan yang terus bertambah. Rencana Tata Ruang adalah kompas pembangunan dan Rencana Detail Tata Ruang adalah petunjuk operasionalnya,” kata Ossy dalam keterangannya.
Ia menekankan seluruh dokumen tata ruang, mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR provinsi, RTR kabupaten/kota hingga RDTR harus menjadi pedoman dalam setiap kebijakan pembangunan maupun investasi.
Menurut Ossy, kepastian tata ruang juga perlu diperkuat melalui percepatan integrasi RDTR ke sistem Online Single Submission (OSS). Saat ini, dari target 75 RDTR di Bali, sebanyak 30 telah terintegrasi ke OSS, sementara empat lainnya masih dalam proses. Adapun Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar telah menyelesaikan integrasi RDTR secara penuh.
“Saya pikir ini perlu ada boosting agar RDTR bisa segera menjadi landasan pembangunan dan dasar investasi yang berkesinambungan di Provinsi Bali,” ujarnya.
Pertemuan tersebut juga membahas arah pembangunan Bali secara menyeluruh, mulai dari sektor pariwisata, ekonomi kreatif, transportasi hingga penerbangan. Rapat dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, serta perwakilan BUMN.
Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono yang memimpin rapat menegaskan pembangunan Bali harus dilakukan secara terintegrasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, tata ruang harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan pembangunan agar tidak menimbulkan persoalan baru.
“Ini kembali kita meletakkan tata ruang sebagai panglima pembangunan. Karena kalau asal-asalan, maka ini akan mengakibatkan bencana dan sekaligus menambah permasalahan pariwisata, konektivitas, dan lingkungan,” tegas AHY.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Gubernur Bali I Wayan Koster, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Usai diskusi, Menko IPK memberikan arahan tindak lanjut kepada kementerian dan lembaga terkait. Dalam kesempatan itu, Ossy didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Direktur Jenderal Penataan Agraria Embun Sari, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Eko Priyanggodo. (red)
