Kuala Kapuas, Nusaborneo.com – Upaya meningkatkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi terus menjadi perhatian pemerintah daerah. Untuk mendalami hal tersebut, Komisi I DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Kapuas.
Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi kedua daerah untuk bertukar pengalaman dan menggali praktik yang dapat diterapkan guna menghadirkan pelayanan pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Rombongan Komisi I DPRD Kabupaten Kotabaru diterima Kepala Bidang Persandian Diskominfosantik Kabupaten Kapuas, Hellya Seniawati, S.Pi., MA, yang mewakili kepala dinas. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat melalui ramah tamah, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab mengenai pelaksanaan tugas serta fungsi Diskominfosantik.
Rombongan dipimpin Sandri Alfiandi, S.AP., MM, bersama anggota Komisi I lainnya, yakni Suntoro, Nasriyono, H. Abdul Khalik, H. Hasanudin, Hj. Norhaida, A.Md., dan Amaliah.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan berfokus pada peran strategis Diskominfosantik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, terutama melalui penyebarluasan informasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pelaksanaan keterbukaan informasi bagi masyarakat.
Diskusi juga menjadi ruang untuk saling berbagi pengalaman mengenai program dan inovasi yang dikembangkan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Akses informasi yang jelas dan mudah dijangkau dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui berbagai kebijakan, program, serta kegiatan pemerintah.
Melalui kunjungan ini, DPRD Kabupaten Kotabaru diharapkan memperoleh tambahan referensi dan masukan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik serta pengembangan keterbukaan informasi di daerahnya.
Selain memperluas wawasan, pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antarpemerintah daerah. Pertukaran pengalaman diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih informatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (ist)
