Kondisi ini membuat calon pelamar diminta tidak terburu-buru mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama kabar yang menyebut seleksi CPNS akan dibuka pada November 2026.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotim, Kamaruddin Makkalepu, mengatakan pemerintah daerah hingga kini masih menunggu keputusan resmi pemerintah pusat terkait usulan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN).
Menurutnya, informasi mengenai jadwal seleksi yang beredar di dunia maya belum dapat dijadikan pegangan selama belum ada pemberitahuan tertulis dari pemerintah pusat.
“Informasi yang beredar di media sosial mengenai kemungkinan seleksi CPNS berlangsung pada November belum bisa dipastikan kebenarannya. Kami hanya menyampaikan perkembangan setelah menerima kebijakan tertulis dari pemerintah pusat,” ujar Kamaruddin, Rabu (11/11/2026).
Dia memahami masyarakat membutuhkan kepastian, terlebih bagi mereka yang sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi. Namun, BKPSDM tidak ingin memberikan informasi yang justru menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Kalau di media sosial ada yang bilang November dan seterusnya, kami tetap mendasarkan informasi pada kebijakan tertulis yang disampaikan. Karena sampai sekarang belum ada, kami belum bisa menyampaikan seperti apa pelaksanaannya,” tegasnya.
Di tengah penantian tersebut, Pemkab Kotim sebenarnya telah mengusulkan sebanyak 365 formasi CPNS kepada pemerintah pusat. Jumlah itu masih sama dengan usulan sebelumnya dan belum mengalami perubahan.
Kebutuhan tenaga pendidik menjadi salah satu prioritas dengan jumlah formasi paling banyak. Selain itu, Pemkab Kotim juga mengusulkan tenaga kesehatan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.
Meski demikian, 365 formasi tersebut belum bisa dipastikan seluruhnya akan disetujui. Pemerintah pusat masih harus melakukan evaluasi sebelum menetapkan jumlah kebutuhan ASN yang dapat dialokasikan untuk Kotim.
Kamaruddin menjelaskan, kepastian jumlah formasi nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mempersiapkan tahapan berikutnya. Setelah penetapan alokasi, biasanya instansi penerima formasi akan mendapatkan arahan teknis mengenai mekanisme pelaksanaan seleksi.
Salah satu tahapan yang dapat dilakukan adalah melalui forum diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD). Forum tersebut biasanya melibatkan instansi yang memperoleh alokasi formasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai bagian dari panitia seleksi nasional (Panselnas).
Melalui forum itu, instansi daerah akan mendapatkan penjelasan mengenai petunjuk teknis, mekanisme, hingga tahapan yang perlu dipersiapkan sebelum rekrutmen dimulai.
“Biasanya setelah penetapan formasi, instansi yang mendapatkan alokasi diundang ke FGD ataupun ada petunjuk pelaksanaan selanjutnya. Kami sampai sekarang belum ada informasi itu,” jelasnya.
Dia menambahkan, penetapan formasi umumnya disertai surat keputusan yang dikirimkan kepada instansi penerima alokasi. Namun, hingga saat ini BKPSDM Kotim belum menerima surat keputusan, undangan FGD, maupun pemberitahuan resmi lainnya terkait kelanjutan seleksi CPNS.
Karena itu, masyarakat yang berminat mengikuti seleksi diminta tetap bersabar sembari mempersiapkan diri. Calon pelamar juga diingatkan untuk memantau informasi melalui kanal resmi pemerintah agar tidak terjebak kabar yang belum jelas sumber dan kebenarannya. (red)
