Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari di tengah kondisi bencana yang masih dirasakan warga.
Penyaluran bantuan dipusatkan di Kantor Kelurahan Ketapang, Jumat (13/11/2026). Bupati Kotim Halikinnor hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama Wakil Bupati, Pj Sekretaris Daerah, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Sebanyak 1.000 paket bantuan yang disalurkan melalui Dinas Sosial itu merupakan bantuan Presiden yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT). Penerimanya merupakan warga terdampak yang tersebar di empat kecamatan.
Halikinnor mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan akibat bencana.
“Di tengah kondisi yang dihadapi masyarakat akibat karhutla, kekeringan, dan kabut asap, pemerintah berupaya hadir memberikan bantuan. Kami tidak ingin masyarakat yang terdampak harus menanggung beban ini sendirian,” kata Halikinnor.
Dia berharap bantuan pangan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh keluarga penerima manfaat. Meski belum bisa menyelesaikan seluruh persoalan, setidaknya bantuan itu bisa mengurangi pengeluaran rumah tangga.
“Memang bantuan ini tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapi masyarakat. Namun, kami berharap 1.000 paket bantuan ini setidaknya dapat meringankan pengeluaran keluarga dan membantu memenuhi kebutuhan pangan mereka,” ujarnya.
Selain persoalan kebutuhan pangan, Halikinnor juga mengingatkan warga agar menjaga kesehatan selama kondisi udara berpotensi memburuk akibat kabut asap.
Dia meminta masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kualitas udara tidak sehat. Warga juga diminta menerapkan pola hidup bersih dan sehat.
Halikinnor mengingatkan masyarakat agar tidak menyepelekan gejala gangguan pernapasan, seperti batuk dan sesak napas. Jika mengalami keluhan tersebut, warga diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
“Kalau mulai merasakan batuk, sesak napas, atau gejala gangguan pernapasan lainnya, jangan menunggu sampai kondisinya semakin parah. Segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat,” pesannya.
Menurut Halikinnor, penanganan dampak bencana tidak cukup hanya melalui upaya penanggulangan di lapangan. Pemerintah juga perlu memastikan warga terdampak mendapatkan perlindungan sosial.
Pemkab Kotim pun berkomitmen melanjutkan penanganan sesuai kebutuhan masyarakat melalui bantuan sosial dan koordinasi lintas perangkat daerah.
“Kami ingin memastikan masyarakat tetap mendapatkan perhatian dan perlindungan dari pemerintah. Penyaluran bantuan juga harus dilakukan secara tertib, transparan, dan benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan,” pungkasnya. (red)
