Palangka Raya, Nusaborneo.com – Bank Indonesia (BI) terus mendorong perluasan ekosistem ekonomi digital di Kalimantan Tengah (Kalteng). Hingga Agustus 2026, tercatat sebanyak 446 ribu masyarakat telah menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), dengan frekuensi transaksi mencapai 43,9 juta kali.
Capaian tersebut menjadi salah satu sorotan dalam puncak Borneo Digital Economy Creative Festival (DECAFEST) 2026 yang digelar di Ballroom Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Jumat (13/11/2026).
Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansah Andrias, mengatakan digitalisasi kini semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini terlihat dari penggunaan QRIS yang telah menjangkau lebih dari 418 ribu pedagang, dengan sekitar 96 persen di antaranya merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Yuliansah, perkembangan transaksi digital perlu diimbangi dengan pemahaman masyarakat mengenai keamanan dan risiko penggunaannya. Karena itu, BI terus memperkuat edukasi agar masyarakat tidak hanya mudah bertransaksi, tetapi juga merasa aman saat menggunakan layanan digital.
“Ekosistem digital harus dibangun dengan tiga prinsip, yakni inklusif, aman, dan berdaya. Digitalisasi harus bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta memberikan manfaat nyata,” ujar Yuliansah.
Melalui Borneo DECAFEST 2026, BI juga mempertemukan pemerintah daerah, perbankan, penyedia jasa pembayaran, pelaku usaha, hingga dunia pendidikan untuk memperkuat kolaborasi dalam pengembangan ekonomi digital.
Tak hanya mendorong transaksi keuangan, BI turut memperkenalkan Central Borneo Travel Pack 2026. Panduan tersebut diluncurkan untuk membantu wisatawan mancanegara mengenal berbagai potensi wisata Kalimantan Tengah.
Dalam kegiatan yang sama, BI bersama Pemprov Kalteng juga memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dan mitra yang berkontribusi dalam percepatan digitalisasi. Kabupaten Kotawaringin Timur mencatat prestasi melalui inovasi digitalisasi pendapatan daerah berbasis teknologi GIS, sementara Kabupaten Lamandau meraih indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tertinggi se-Kalimantan sebesar 97,5 persen.
Yuliansah berharap pengembangan ekosistem digital di Kalteng dapat terus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, sekaligus mendukung pelayanan publik dan sektor pariwisata.
Dengan kolaborasi yang semakin kuat, digitalisasi diharapkan tidak sekadar mempermudah pembayaran, tetapi juga membuka peluang usaha dan memperluas akses ekonomi bagi masyarakat Kalimantan Tengah. (red)
