Bupati Kapuas Haji Muhammad Wiyatno menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam upaya pengendalian karhutla. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Penuntasan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan se-Provinsi Kalimantan Tengah di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Minggu (1/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Wiyatno hadir bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I. Sangkai, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Pertemuan dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq, didampingi Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo. Sejumlah unsur Forkopimda dan kepala daerah dari kabupaten se-Kalimantan Tengah turut hadir.
Dalam arahannya, Hanif mengingatkan bahwa turunnya hujan tidak boleh membuat pemerintah daerah maupun petugas di lapangan mengendurkan pengawasan. Sebab, berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), suhu udara di Kalimantan Tengah diperkirakan kembali meningkat pada minggu kedua November.
Kondisi tersebut berpotensi memicu munculnya titik panas baru jika tidak diantisipasi sejak dini.
“Hasil analisis BMKG di minggu kedua November suhu akan kembali memanas. Kalteng sudah ada hujan, dan ini jangan sampai muncul hotspot lagi,” kata Hanif.
Bagi Kabupaten Kapuas, upaya pengendalian karhutla menjadi perhatian tersendiri. Pasalnya, dampak kebakaran telah dirasakan hampir seluruh desa di wilayah tersebut.
Wiyatno mengungkapkan, saat ini terdapat 14 posko karhutla yang disiapkan di Kabupaten Kapuas. Posko-posko tersebut didukung personel untuk menjalankan langkah pencegahan sekaligus melakukan penanganan apabila terjadi kebakaran.
Menurutnya, kondisi di lapangan membutuhkan kesiapan yang berkelanjutan. Keberadaan posko dan personel menjadi bagian penting agar potensi kebakaran bisa segera direspons sebelum meluas dan menimbulkan dampak lebih besar bagi masyarakat.
Tak hanya mengandalkan petugas, penanganan karhutla juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Koordinasi antara pemerintah daerah, aparat, dan unsur terkait diperlukan agar upaya pencegahan maupun penanganan dapat berjalan lebih efektif.
Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah pusat dan daerah juga menyamakan langkah, mengevaluasi penanganan yang telah dilakukan, serta memperkuat kolaborasi untuk mengendalikan karhutla di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Pemerintah Kabupaten Kapuas menyatakan akan terus meningkatkan kewaspadaan melalui penguatan posko, kesiapan personel, dan upaya deteksi dini. Langkah ini diharapkan dapat menekan risiko kebakaran sekaligus mengurangi dampak yang dirasakan masyarakat.
Pengendalian karhutla bukan hanya soal memadamkan api ketika kebakaran terjadi. Lebih dari itu, pencegahan sejak dini menjadi kunci untuk melindungi permukiman, menjaga kualitas lingkungan, serta mencegah masyarakat kembali terdampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan. (red/hp)
