Pangkalan Bun, Nusaborneo.com – Perjuangan memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, bukan perkara mudah. Petugas harus menembus lebatnya hutan dengan membawa peralatan pemadaman, sementara sumber air berada jauh dari titik api.
Kondisi tersebut dilihat langsung oleh Bupati Kotawaringin Barat, Hj. Nurhidayah, saat meninjau penanganan karhutla di kawasan konservasi tersebut pada Kamis hingga Jumat (22-23 Oktober 2026). Peninjauan dilakukan di sejumlah lokasi terdampak, terutama Camp Tanjung Harapan dan Pesalat.
Kehadiran Nurhidayah di lokasi bertujuan untuk melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman yang dilakukan tim gabungan berjalan optimal.
Dalam kunjungan itu, Nurhidayah didampingi sejumlah pejabat terkait. Tim gabungan yang terlibat dalam penanganan karhutla terdiri dari unsur TNI, Polri, Manggala Agni, Orangutan Foundation International (OFI), Balai TNTP, Masyarakat Peduli Api (MPA), relawan pelaku wisata, lembaga swadaya masyarakat (LSM), tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan dan PMI, serta Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI).
Saat berada di Camp Tanjung Harapan, Nurhidayah mengapresiasi seluruh personel yang terus berupaya memadamkan api meski harus menghadapi medan yang berat.
Menurutnya, tantangan terbesar dalam penanganan karhutla di kawasan konservasi bukan hanya menjangkau titik api, tetapi juga memastikan ketersediaan air untuk proses pemadaman.
“Penanganan di sini tidak mudah. Petugas harus menembus lebatnya hutan sambil membawa peralatan pemadaman, seperti mesin pompa dan selang air, untuk menyalurkan air dari sumbernya yang jaraknya bisa berkilo-kilometer dari titik api,” ujar Nurhidayah.
Ia menjelaskan, sulitnya akses menuju lokasi kebakaran dan terbatasnya sumber air menjadi kendala utama yang dihadapi petugas. Pasokan air masih mengandalkan sungai sehingga dibutuhkan jalur distribusi yang panjang untuk menjangkau titik-titik kebakaran di dalam hutan.
Di tengah berbagai keterbatasan tersebut, upaya pemadaman terus dilakukan secara terkoordinasi. Nurhidayah menilai penanganan karhutla dari sisi operasional telah berjalan dengan baik, mulai dari pemetaan sasaran pemadaman hingga evaluasi perkembangan kondisi di lapangan.
Koordinasi dilakukan setiap hari melalui komando operasi untuk menentukan langkah penanganan berdasarkan kondisi terkini.
“Kalau dari sisi personel dan dukungan satgas, relatif sudah terpenuhi. Memang masih ada kendala teknis, seperti kerusakan mesin atau kekurangan selang, tetapi hal-hal tersebut masih bisa ditangani. Tantangan terbesarnya adalah medan yang cukup berat dan keterbatasan akses air,” jelasnya.
Nurhidayah menyebut sejumlah titik api yang sebelumnya terpantau mulai dapat dikendalikan. Meski demikian, petugas tetap diminta melakukan pemadaman dan pemantauan secara intensif untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api.
Pengawasan juga menjadi perhatian penting untuk mencegah kebakaran meluas ke wilayah lain di dalam kawasan taman nasional.
Terlebih, api berpotensi merambat ke zona inti TNTP yang merupakan bagian penting dari ekosistem hutan dan habitat berbagai satwa liar. Karena itu, langkah antisipasi di sekitar kawasan tersebut terus menjadi bagian dari operasi penanganan karhutla.
Bagi kawasan konservasi seperti TNTP, penanganan karhutla tidak hanya bertujuan memadamkan api, tetapi juga melindungi ekosistem hutan yang menjadi rumah bagi berbagai satwa liar.
Nurhidayah berharap seluruh personel yang bertugas diberikan kelancaran dan keselamatan selama menjalankan misi pemadaman. Ia juga menekankan pentingnya menjaga koordinasi dan kesiapsiagaan agar kebakaran dapat dikendalikan secara maksimal.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat bersama unsur terkait terus mendukung upaya penanganan karhutla di kawasan TNTP. Kerja sama antara petugas, pengelola taman nasional, masyarakat, dan relawan diharapkan dapat mempercepat pengendalian kebakaran.
Di tengah sulitnya medan dan terbatasnya akses air, upaya para petugas menjadi bagian penting dalam melindungi kawasan hutan konservasi agar tidak terdampak lebih luas. (red)
