JAKARTA, Nusaborneo.com – Dewan Pers belum menetapkan lokasi maupun organisasi yang akan menjadi penanggung jawab dan pelaksana Hari Pers Nasional (HPN) 2027.
Hingga Rabu (2/9/2026) malam, proses pembahasan HPN 2027 masih berlangsung. Dewan Pers berencana meminta pandangan seluruh konstituen sebelum mengambil keputusan melalui rapat pleno.
Anggota Dewan Pers Abdul Manan mengatakan, pertemuan dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang digelar pada Rabu siang merupakan forum untuk mendengarkan pandangan organisasi tersebut mengenai pelaksanaan HPN.
Menurut Abdul Manan, pertemuan itu belum menghasilkan keputusan mengenai siapa yang akan menjadi penanggung jawab maupun pelaksana HPN 2027.
“Pertemuan tadi siang itu adalah forum DP mendengarkan pandangan PWI. Selanjutnya DP akan bertemu dengan konstituen DP lainnya membahas soal ini,” kata Abdul Manan.
Ia menjelaskan, PWI masih berpandangan bahwa organisasi tersebut memiliki keterkaitan historis dengan HPN. Namun, dalam pelaksanaannya PWI menyatakan dapat melibatkan konstituen Dewan Pers lainnya.
Abdul Manan menilai pelaksanaan HPN semestinya melibatkan seluruh komunitas pers. Sebab, meskipun tanggal 9 Februari berkaitan dengan sejarah PWI, HPN merupakan momentum bagi seluruh insan pers di Indonesia.
“HPN yang seharusnya merupakan hari yang dirayakan semua komunitas pers. Karena itu, pelaksanaannya mestinya dilakukan bersama-sama, tidak dimonopoli atau didominasi oleh satu organisasi wartawan,” ujarnya.
Abdul Manan mengatakan, praktik penyelenggaraan HPN selama ini telah berlangsung selama puluhan tahun. Namun, menurut dia, sebagian konstituen Dewan Pers menginginkan adanya perubahan.
Ia menyebut, salah satu persoalan yang muncul adalah agenda HPN selama ini dinilai lebih banyak berkaitan dengan agenda satu organisasi wartawan. Kondisi tersebut membuat sebagian konstituen lain kurang terdorong untuk ikut memperingati HPN.
Menurut Abdul Manan, perubahan mekanisme tersebut tidak mudah dilakukan. Namun, pembahasan perlu dilakukan agar peringatan HPN dapat mencerminkan kepentingan seluruh komunitas pers.
Ia juga menyebut adanya usulan untuk merevisi Keputusan Presiden (Keppres) terkait HPN.
“Revisi bisa dilakukan antara lain dengan mengubah tanggal HPN atau memperjelas ketentuan di dalamnya, misalnya soal lembaga yang menjadi penanggungjawab atau penyelenggara HPN,” katanya.
Meski demikian, revisi Keppres disebut sebagai salah satu alternatif apabila tidak ditemukan titik temu di antara konstituen Dewan Pers.
Abdul Manan menegaskan, keputusan mengenai HPN 2027 nantinya akan ditentukan melalui rapat pleno Dewan Pers setelah seluruh konstituen menyampaikan pandangannya.
“Putusan dari rapat pleno itulah yang akan menjadi pegangan DP,” ujarnya.
Anggota Dewan Pers Muhammad Jazuli juga memastikan belum ada keputusan resmi mengenai lokasi maupun konstituen yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan HPN 2027.
“Secara resmi Dewan Pers belum menetapkan lokasi maupun konstituen yang menjadi penanggung jawab panitia HPN,” kata Jazuli.
Hal serupa disampaikan anggota Dewan Pers Rosarita Niken Widiastuti.
Niken mengatakan, pertemuan dengan PWI baru dilakukan untuk membahas dan mendengarkan pandangan organisasi tersebut terkait HPN 2027.
“Kemarin kami baru mengundang PWI membahas hal tersebut. Untuk mendiskusikan dengan PWI perihal HPN,” ujarnya.
Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto menambahkan, pertemuan dengan PWI belum membahas penetapan lokasi maupun organisasi pelaksana.
“Belum, tadi hanya pertemuan untuk mendengarkan paparan PWI. Habis ini bicara dengan seluruh konstituen,” kata Totok.
Di tengah proses pembahasan tersebut, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyampaikan usulan agar HPN 2027 digelar di Jakarta.
Usulan itu dibahas dalam rapat pleno Pengurus SMSI Pusat yang berlangsung di kantor pusat SMSI, Jakarta, Rabu malam.
Sekretaris Jenderal SMSI Makali Kumar mengimbau seluruh jajaran SMSI di pusat maupun daerah untuk tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait pelaksanaan HPN 2027.
“Sebagai sekretaris jenderal SMSI saya mengajak seluruh fungsionaris SMSI pusat dan daerah setanah air untuk menghindari penyebaran hoaks dan menahan diri menunggu keputusan Dewan Pers,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wahyu Dhyatmika menyatakan dukungan terhadap usulan SMSI tersebut.
Saat ditanya mengenai kemungkinan HPN 2027 digelar di Jakarta, Wahyu yang akrab disapa Bli Komang menjawab singkat.
“AMSI siap dukung SMSI,” ujarnya.
Dengan demikian, hingga Rabu malam, Dewan Pers belum menetapkan lokasi HPN 2027 maupun konstituen yang akan menjadi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan.
Dewan Pers selanjutnya akan meminta pandangan seluruh konstituen sebelum mengambil keputusan akhir melalui rapat pleno.
Usulan SMSI agar Jakarta menjadi lokasi HPN 2027 pun masih menjadi bagian dari aspirasi yang akan dibahas dalam forum bersama tersebut. (Red/Shah)
