Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan arah kebijakan yang lebih tegas dan membumi dalam peningkatan layanan kesehatan. Melalui Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Tahun 2026, Selasa (14/4/2026), pemerintah daerah mendorong lahirnya solusi konkret yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Bertempat di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari BPJS Kesehatan, organisasi perangkat daerah, hingga pimpinan fasilitas layanan kesehatan. Hadir mewakili gubernur, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko menegaskan bahwa forum tersebut tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial.
“Forum ini harus menghasilkan langkah nyata. Masyarakat tidak butuh wacana, mereka butuh layanan yang cepat, mudah, dan berkualitas,” tegas Yuas saat membacakan sambutan gubernur.
Pesan itu mencerminkan situasi riil di lapangan. Di sejumlah wilayah, akses layanan kesehatan masih menghadapi tantangan, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga ketimpangan kualitas layanan. Karena itu, forum kemitraan ini diarahkan menjadi ruang evaluasi sekaligus pengambilan keputusan strategis.
Deputi Direksi Wilayah VIII BPJS Kesehatan, dr. Herman Dinata Mihardja, bersama jajaran kepala cabang dari Palangka Raya, Sampit, dan Muara Teweh turut mengikuti pembahasan yang menitikberatkan pada perbaikan sistem pelayanan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dalam forum tersebut, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi sorotan utama. Pemerintah menilai, peningkatan kualitas layanan tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan fasilitas kesehatan agar pelayanan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, aspek tata kelola juga mendapat perhatian serius. Transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dinilai sebagai fondasi penting untuk membangun sistem layanan kesehatan yang berkelanjutan.
Lebih dari sekadar pertemuan, forum ini diharapkan menjadi titik balik dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan klasik di sektor kesehatan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak pada masyarakat, terutama mereka yang selama ini masih kesulitan mengakses layanan.
“Kolaborasi adalah kunci. Ketika semua pihak bergerak bersama, maka layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bukan lagi sekadar harapan,” lanjut Yuas.
Dengan dorongan tersebut, Pemprov Kalteng menaruh harapan besar agar forum kemitraan JKN 2026 mampu memperkuat implementasi program secara menyeluruh, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan di daerah. (red/am)
