Muara Teweh, Nusaborneo.com – Bupati H. Shalahuddin menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara yang mengagendakan penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Senin (2/3/2026).
Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Hj Mery Rukaini dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota dewan, Sekretaris Daerah Muhlis, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), kepala perangkat daerah, serta undangan lainnya.
Dalam forum tersebut, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan sejumlah masukan, saran, hingga catatan strategis terhadap lima Raperda yang diajukan pemerintah daerah. Kelima regulasi itu meliputi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman, Pencegahan serta Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, serta Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
Ketua DPRD, Hj Mery Rukaini, menegaskan bahwa pemandangan umum fraksi merupakan tahapan krusial dalam proses legislasi daerah. Melalui forum ini, setiap fraksi diberi ruang menyampaikan pandangan untuk memperkaya substansi dan memastikan regulasi yang dibentuk benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pandangan umum fraksi menjadi bagian dari mekanisme checks and balances. Harapannya, pembahasan selanjutnya dapat lebih tajam dan terarah,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati H. Shalahuddin menyampaikan bahwa RPJMD 2025–2029 menjadi fondasi utama arah pembangunan lima tahun mendatang. Dokumen tersebut, menurutnya, tidak hanya memuat visi-misi kepala daerah, tetapi juga menjadi pedoman sinkronisasi program lintas perangkat daerah.
Ia menambahkan, Raperda lainnya juga memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, mulai dari penguatan kesetaraan gender dalam pembangunan, penataan kawasan perumahan dan permukiman, hingga penguatan cadangan pangan sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi krisis.
“Kami mengapresiasi seluruh masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Ini menunjukkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas dan implementatif,” tegasnya.
Rapat paripurna berlangsung dalam suasana kondusif dan penuh atensi. Agenda selanjutnya, kelima Raperda tersebut akan memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (red/at)
