Palangka Raya, Nusaborneo.com – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Provinsi Kalimantan Tengah resmi dilantik. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menghadiri pelantikan tersebut didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Linae Victoria Aden serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalteng.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Sekda Linae Victoria Aden, pelantikan pengurus APRI disebut menjadi awal tanggung jawab besar organisasi sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus pelindung bagi para penambang rakyat di Kalimantan Tengah.
“Ini langkah penting dalam menata kembali potensi ekonomi daerah, sekaligus memberikan wadah yang tepat bagi para pejuang ekonomi di akar rumput yaitu para penambang rakyat kita,” ujar Linae di Aula Jayang Tingang Lantai I, Kamis (16/7/2026).
Ia mengatakan, sektor pertambangan rakyat masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persoalan legalitas perizinan, keselamatan kerja hingga dampak terhadap lingkungan. Menurutnya, berbagai persoalan tersebut harus menjadi perhatian bersama agar tidak merugikan generasi mendatang.
Karena itu, Linae berharap APRI mampu menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat penambang. Organisasi tersebut juga diharapkan aktif memberikan pemahaman mengenai regulasi pertambangan kepada anggotanya.
“Bantu masyarakat penambang kita untuk memahami regulasi. Dorong proses transformasi dari tambang ilegal menjadi tambang rakyat yang legal dan berizin melalui mekanisme Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR),” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPW APRI Kalimantan Tengah yang baru dilantik, Jaya Samaya Monong, menyatakan komitmennya untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan penambang rakyat.
“Kami bersama-sama dengan Pemerintah akan mengelola dengan baik dan benar,” katanya.
Pelantikan tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat tata kelola pertambangan rakyat yang lebih tertib, legal, dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah. (red)
