Palangka Raya, Nusaborneo.com – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan bahwa transformasi birokrasi merupakan langkah mendesak dan strategis yang harus diwujudkan oleh seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penegasan tersebut disampaikan saat kegiatan pembinaan pejabat struktural dan manajerial di Aula Jayang Tingang, Rabu (18/2/2026).
Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan bahwa reformasi birokrasi bukan semata tuntutan administratif dari Pemerintah Pusat, melainkan kebutuhan nyata daerah agar roda pembangunan bergerak cepat, bersih, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Ia menegaskan sikap tegas terhadap penyalahgunaan kewenangan, sembari memastikan perlindungan negara bagi ASN yang bekerja sesuai aturan dan menjunjung integritas.
Gubernur juga mengajak pejabat Eselon II, III, dan IV untuk menyatukan langkah dalam mendukung visi-misi kepala daerah. Tantangan efisiensi anggaran tahun ini, menurutnya, harus dijawab dengan kerja efektif, kolaboratif, dan inovatif, serta fokus pada program prioritas yang menyentuh kebutuhan publik.
Menjelang peluncuran Program Kartu Huma Betang Sejahtera pada 20 Februari, Agustiar Sabran menekankan komitmen pemerintah agar manfaat program benar-benar dirasakan hingga ke wilayah pedalaman. Selain itu, ia mendorong penguatan kemandirian daerah, peningkatan mutu pelayanan publik, stabilisasi harga dan pasokan bahan pokok, dukungan terhadap Asta Cita Presiden RI, serta penegakan netralitas ASN.
“ASN wajib menjaga netralitas, menjauhi konflik kepentingan, tidak terlibat politik praktis, dan peka terhadap isu sosial serta potensi konflik,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi sinergi Pemprov dengan TNI, Polri, Kejaksaan, BPKP, dan BIN, seraya menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mencegah persoalan di kemudian hari.
Wakil Gubernur Edy Pratowo dalam kesempatan yang sama mengingatkan ASN untuk menjaga disiplin dan profesionalisme sebagai abdi masyarakat. Ia menekankan dukungan terhadap program nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Pertemuan ini harus menjadi atensi bersama, terlebih kita akan meluncurkan Kartu Huma Betang Sejahtera pada 20 Februari,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung meminta seluruh kepala perangkat daerah menyikapi efisiensi anggaran secara bijak sekaligus mengawal pelaksanaan Kartu Huma Betang Sejahtera agar tepat sasaran. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan hingga tingkat desa, kelurahan, kecamatan, dan ibu kota kabupaten/kota.
Kegiatan pembinaan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, para asisten dan staf ahli gubernur, serta pimpinan instansi vertikal di Provinsi Kalimantan Tengah. (red/po)
