Palangka Raya, Nusaborneo.com – Keluhan masyarakat di wilayah pelosok Kalimantan Tengah terkait kondisi jalan yang rusak, kekurangan guru, hingga terbatasnya layanan kesehatan masih menjadi perhatian DPRD Kalteng. Persoalan tersebut dinilai membutuhkan penanganan serius melalui koordinasi yang lebih kuat antarinstansi pemerintah.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng Nafsiah mengatakan, berbagai aspirasi dari masyarakat pedalaman masih terus diterima pihaknya. Mayoritas laporan berkaitan dengan infrastruktur dasar dan pelayanan publik yang belum merata.
“Masalah seperti jalan, tenaga pendidik, dan tenaga kesehatan masih sering disampaikan masyarakat, terutama dari daerah pelosok. Ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah,” kata Nafsiah, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada akses masyarakat, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Karena itu, upaya penyelesaiannya tidak bisa dilakukan secara terpisah oleh masing-masing instansi.
Nafsiah menilai diperlukan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar berbagai kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara lebih efektif. Koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) juga dinilai penting untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Ia menjelaskan, kebutuhan tenaga guru untuk jenjang SD dan SMP serta penguatan fasilitas puskesmas merupakan kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Namun, pemerintah provinsi tetap memiliki peran dalam mendukung melalui program fasilitasi dan koordinasi lintas sektor.
“Perlu ada kerja sama yang kuat agar persoalan yang dikeluhkan masyarakat bisa ditindaklanjuti dengan baik dan tidak berlarut-larut,” ujarnya.
DPRD Kalteng pun mendorong pemerintah daerah agar menjadikan kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil sebagai prioritas pembangunan. Dengan koordinasi yang lebih optimal, aspirasi warga diharapkan tidak hanya berhenti pada tahap pengaduan, tetapi dapat diwujudkan dalam program nyata secara bertahap.
“Harapannya berbagai kebutuhan dasar masyarakat, terutama di daerah yang akses pembangunannya masih terbatas, bisa segera mendapat perhatian dan solusi yang konkret,” tutup Nafsiah. (red/yd)
