Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Inspektorat Daerah menggelar Rapat Koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Tahun 2025, Kamis (30/1/2025), di Aula Inspektorat Daerah Provinsi Kalteng. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Inspektur Daerah, Saring, dan diikuti perangkat daerah penanggung jawab delapan area pencegahan korupsi.
Rapat tersebut merupakan bagian dari upaya awal meningkatkan nilai Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Kalteng pada tahun 2025. Pada tahun sebelumnya, Kalteng memperoleh skor IPKD sebesar 89,00.
“Rapat koordinasi ini bertujuan menyatukan langkah awal dalam menyusun tim dan rencana aksi pencegahan korupsi. Ini penting agar masing-masing perangkat daerah memahami batas waktu penyampaian dokumen ke KPK,” jelas Saring.
Delapan fokus area yang menjadi perhatian dalam pencegahan korupsi daerah mencakup:
1. Perencanaan
2. Penganggaran
3. Pengadaan Barang dan Jasa
4. Layanan Publik
5. Penguatan APIP
6. Manajemen ASN
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
8. Optimalisasi Penerimaan Daerah
Saring juga menyampaikan apresiasi atas kinerja perangkat daerah yang mencetak skor tertinggi pada tiga area, yakni:
Manajemen ASN: 100,00
Perencanaan: 97,50
Pelayanan Publik: 91,00
Ia berharap capaian ini dapat memacu semangat perangkat daerah lainnya untuk bekerja lebih optimal, meningkatkan akuntabilitas, dan secara kolektif mendorong peningkatan skor IPKD tahun 2025.
“Pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi antarpihak untuk menjadikan Kalteng sebagai daerah dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” pungkasnya. (Mda).
