Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong percepatan digitalisasi dan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efektif. Salah satu langkah strategisnya adalah pelatihan dan pendampingan implementasi e-BLUD (Badan Layanan Umum Daerah berbasis elektronik) yang digelar di Hotel Aurila Palangka Raya, Rabu (1/10/2025).
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa BLUD merupakan instrumen penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. “BLUD hadir untuk memberikan pelayanan yang bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing, sekaligus mendorong kemandirian dan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya saat membacakan sambutan Sekda.
Seiring perkembangan teknologi, Kementerian Dalam Negeri menghadirkan aplikasi e-BLUD sebagai sarana digitalisasi tata kelola BLUD. Aplikasi ini memungkinkan integrasi data keuangan, penyusunan rencana bisnis anggaran, serta monitoring dan evaluasi secara transparan dan real time.
Yuas Elko menekankan pentingnya implementasi e-BLUD dalam meningkatkan kapasitas pejabat pengelola BLUD serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. “Saya berharap seluruh peserta dapat memahami mekanisme penggunaan aplikasi e-BLUD, meningkatkan kompetensi teknis, dan berkomitmen menerapkan sistem ini secara konsisten di unit kerja masing-masing,” pungkasnya.
Perkembangan BLUD di Kalimantan Tengah menunjukkan tren positif. Dari hanya dua BLUD pada tahun 2022, kini telah berkembang menjadi 69 BLUD pada tahun 2025. Lonjakan ini dinilai sangat mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, khususnya dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, meningkatkan mutu pendidikan, serta mendorong kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal.
Pelatihan ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Kalteng dalam membangun sistem keuangan daerah yang modern, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkelanjutan. (Mda).
